Batal Dimakzulkan, Bupati Pati Sudewo Janji Tunjukkan Kinerja Terbaik

Ringkasan Berita:

• Bupati Pati Sudewo batal dimakzulkan setelah mayoritas anggota DPRD Pati tidak menyetujui upaya pemakzulan terhadap Bupati Pati
• Sebanyak 36 anggota DPRD Pati yang menolak pemakzulan Sudewo pada Jumat 31 Oktober 2025 berasal dari fraksi partai Gerindra, PKB, PPP, Golkar, Demokrat, dan PKS
• Sudewo menegaskan komitmennya untuk terus bekerja lebih baik dalam menjalankan roda pemerintahan di Kabupaten Pati

TRIBUNBENGKULU.COM - Upaya pemakzulan terhadap Bupati Pati Sudewo resmi dibatalkan setelah mayoritas anggota DPRD Kabupaten Pati tidak menyetujui langkah tersebut.

Keputusan itu diambil melalui proses voting dalam rapat paripurna DPRD Pati bertajuk “Penyampaian Laporan Pansus Hak Angket Kebijakan Bupati Pati” yang digelar pada Jumat (31 Oktober 2025).

Dari total 49 anggota DPRD Pati, sebanyak 36 anggota yang hadir menyatakan penolakannya terhadap rencana pemakzulan.

Suara mayoritas tersebut berasal dari fraksi Gerindra, PKB, PPP, Golkar, Demokrat, dan PKS, yang memilih agar Sudewo tetap melanjutkan masa jabatannya sebagai bupati.

Usai keputusan tersebut, Bupati Sudewo menegaskan komitmennya untuk terus bekerja lebih baik dalam menjalankan roda pemerintahan di Kabupaten Pati.

Ia berjanji akan menjadikan hasil evaluasi dari pansus hak angket sebagai bahan introspeksi bagi dirinya dan jajaran pemerintah daerah.

Ia juga menekankan bahwa hasil rapat paripurna tersebut menjadi dorongan bagi pemerintah daerah untuk memperkuat pelayanan publik serta memastikan kebijakan yang dijalankan berpihak pada masyarakat Pati

"Kami akan komitmen bersama Pak Wakil Bupati akan komit untuk peningkatan kinerja."

"Maka segala sesuatu yang menjadi materi dalam pansus itu sebagai koreksi atau intropeksi pemerintah," kata Sudewo dilansir Kompas TV, Minggu (2/11/2025).

Baca juga: Pemakzulan Bupati Pati Sudewo Gagal Total! Hanya PDIP yang Berani Gunakan Hak Angket

Anggota DPRD Pati Tuntut Perbaikan Kinerja Sudewo

Dalam rapat paripurna 'Penyampaian Laporan Pansus Hak Angket Kebijakan Bupati Pati' yang digelar pada Jumat (31/10/2025) kemarin, anggota DPRD Pati dari berbagai fraksi menuntut perbaikan kinerja dari Bupati Sudewo.

Di antaranya dari Fraksi PDIP yang menuntut Sudewo untuk memperbaiki kinerjanya sebagai Bupati Pati.

"Fraksi PDIP di DPRD Pati menyatakan Bupati Pati telah melanggar sumpah jabatan dan melanggar ketentuan Pasal 67 ayat 1 huruf b dan Pasal 76 ayat 1 a, b, d, dan e Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah,"

"Diharapkan keputusan ini menjadi landasan bagi langkah-langkah koreksi dan perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Pati," kata anggota DPRD Fraksi PDIP, Muhammad Iqbal.

Kemudian ada juga tuntutan perbaikan kinerja dari anggota DPRD Pati Fraksi PKS, Sadikin.

"Dengan saran atau rekomendasi perbaikan yaitu perbaikan pengelolaan pemerintahan daerah dengan tujuan mensejahterakan masyarakat Pati sehingga terwujud Kabupaten Pati yang maju dan sejahtera."

"Dengan membebankan transparansi akomodatif, komunikatif, serta taat dengan aturan perundang-undangan yang ada," tuturnya.

Selanjutnya dari Fraksi Golkar yang diwakilkan oleh Endah Sri Wahyuningati juga menuntut perbaikan kinerja dari Sudewo.

"Menyatakan dan mengusulkan perbaikan kinerja pemerintahan Kabupaten Pati khususnya Bupati Pati agar pemerintahan Kabupaten Pati ke depan bisa semakin baik," kata Endah Sri Wahyuningati.

Perwakilan Fraksi PPP, Muhammad Rian Baharuddin, juga menyatakan perlunya perbaikan kinerja Sudewo alih-alih mengusulkan politikus Partai Gerindra itu agar dimakzulkan.

"Kami dari Fraksi PPP Pati, mengusulkan perbaikan kinerja pemerintah Kabupaten Pati sehingga kinerja Bupati Pati semoga bisa lebih baik dan bermartabat," tuturnya.

Anggota DPRD Pati dari Fraksi Gerindra, Yeti Kristianti, juga tidak meminta Sudewo untuk dimakzulkan sebagai Bupati Pati, tetapi diharapkan adanya perbaikan kinerja.

"Mengusulkan perbaikan kinerja Bupati Pati agar lebih baik lagi ke depannya," katanya.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com