Fraksi PPP DPRD Seluma Kompak Tak Hadir Saat Paripurna Pengesahan RAPBD 2026, Ada Apa?

Ringkasan Berita:

• PPP DPRD Seluma kompak tidak hadir saat rapat paripurna pandangan akhir fraksi terhadap RAPBD Seluma tahun 2026
• Hanya Ketua DPRD yang dari Fraksi PPP hadir memimpin paripurna dan menyampaikan pandangan fraksi.
• Ketua Fraksi PAN DPRD Seluma, Hendri Satrio menyayangkan pernyataan yang disampaikan oleh ketua Fraksi PPP ini.

Laporan Reporter Tribunbengkulu.com, Yayan Hartono

TRIBUNBENGKULU.COM, SELUMA - Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPRD Seluma kompak tidak hadir saat rapat paripurna pandangan akhir fraksi terhadap RAPBD Seluma tahun 2026, kemarin 28 November 2025.

Dari enam anggota, hanya Ketua DPRD yang hadir memimpin paripurna dan menyampaikan pandangan fraksi.

Berdasarkan berita yang beredar sebelumnya, keputusan anggota fraksi PPP tidak hadir dalam rapat paripurna ini karena menganggap alokasi anggaran di RAPBD Seluma tahun 2026 tidak adil dan merata di setiap Dapilnya. 

Sikap fraksi PPP ini ditanggapi Ketua Fraksi PAN DPRD Seluma, Hendri Satrio menyayangkan pernyataan yang disampaikan oleh ketua Fraksi PPP ini.

Hal ini bentuk tidak mendukung terhadap program pembangunan yang dilaksanakan Pemkab Seluma. 

"Kami Fraksi PAN sangat menyayangkan pernyataan ketua Fraksi PPP ini. Ini berpotensi memecah masyarakat dan tidak seharusnya dilakukan sebagai wakil masyarakat di DPRD Seluma," ucap Hendri Satrio dikonfirmasi Tribunbengkulu.com, Sabtu 29 November 2025.

Alasan ketidakhadiran karena protes pembangunan yang dilaksanakan di APBD 2026 tidak adil dan merata itu tidak masuk akal.

Baca juga: Breaking News: Warga Tanjung Seru Seluma Tewas Ditikam Tetangga

Sebab program yang telah diakomodir di APBD 2026 sudah sesuai dengan skala prioritas. Sesuai dengan kemampuan anggaran di APBD. 

"Kami Fraksi PAN punya hak untuk meluruskan ini, agar masyarakat paham dan mengerti. Program pembangunan yang dianggarkan di APBD 2026 itu sudah sesuai dengan skala prioritas, adil dan merata," kata Hendri.

Usulan pembangunan yang disampaikan Bupati dan Wakil Bupati Seluma telah diselaraskan dengan program yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Bengkulu dan pemerintah pusat.

Sehingga ada penyesuaian alokasi anggaran di APBD 2026 untuk setiap Dapilnya yang besarannya tidak sama.

Ini bukan tidak adil, tetapi telah dilakukan penyelarasan dengan program Provinsi dan pusat. 

"Logikanya seperti ini, jika Dapil yang bersangkutan telah mendapat program Provinsi dan pusat, maka di APBD kita kecilkan anggarannya. Kita alihkan ke dapil lain yang tidak mendapat program Provinsi dan pusat, jadi porsinya itu tetap sama di setiap dapil kalau diakumulasi," ungkap Hendri yang juga menjabat Ketua Komisi 1 DPRD Seluma ini. 

Kebijakan yang diambil bupati dan wakil bupati Seluma ini sudah tepat, adil dan merata. Di tengah efesiensi anggaran yang saat ini masih dilakukan oleh pemerintah pusat.