Bupati Seluma Teddy Rahman Minta PPPK Jangan Panik soal Ancaman PHK Massal Imbas UU HKPD

Ringkasan Berita:

1. Belanja pegawai Seluma hampir 50 persen dari total APBD.
2. UU HKPD membatasi belanja pegawai maksimal 30 persen.
3. Pemkab Seluma akan mengkaji kebijakan sebelum diterapkan.
4. Bupati meminta ASN, khususnya PPPK, tidak panik.
5. Pemkab menyiapkan opsi efisiensi dan penyesuaian tunjangan.

Laporan Reporter Tribunbengkulu.com, Yayan Hartono

TRIBUNBENGKULU.COM, SELUMA - Bupati Seluma Teddy Rahman meminta PPPK tidak panik menyikapi rencana penerapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD yang membatasi belanja pegawai maksimal 30 persen APBD.

Rencana pemerintah pusat menerapkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD) mulai menimbulkan polemik di daerah, termasuk di Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu.

Pasalnya, dalam regulasi tersebut diatur bahwa belanja pegawai pemerintah daerah tidak boleh melebihi 30 persen dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri bagi Pemerintah Kabupaten Seluma, mengingat saat ini alokasi belanja pegawai masih jauh di atas batas yang ditentukan.

Kondisi Belanja Pegawai

Bupati Seluma Teddy Rahman mengatakan, berdasarkan kondisi saat ini, belanja pegawai di Kabupaten Seluma telah mencapai hampir 50 persen dari total APBD.

Dengan angka tersebut, Pemkab Seluma harus melakukan penyesuaian jika aturan HKPD diberlakukan secara penuh.

“Pemerintah pusat mengharuskan kita menerapkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD. Artinya kita harus menyusun kembali postur APBD, karena saat ini belanja pegawai kita sudah melebihi 30 persen,” ungkap Teddy Rahman dikonfirmasi Tribunbengkulu.com, Senin (30/3/2026).

Sikap Pemerintah Daerah

Meski demikian, Teddy menegaskan bahwa pihaknya tidak akan gegabah dalam mengambil kebijakan yang berdampak langsung terhadap aparatur sipil negara, khususnya pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

Ia memastikan pemerintah daerah akan terlebih dahulu melakukan kajian secara mendalam sebelum menerapkan kebijakan tersebut.

“Kita akan kaji dulu secara menyeluruh. Tidak bisa langsung diterapkan tanpa melihat kondisi daerah,” ucap Teddy.

Bupati juga meminta para ASN, terutama PPPK, untuk tidak panik menyikapi rencana penerapan aturan tersebut.