Polemik Harga TBS di Bengkulu, Pengamat Ekonomi: Aturan Tidak Efektif, Pengusaha Tidak Mau Rugi

Laporan Reporter TribunBengkulu.com, Suryadi Jaya

TRIBUNBENGKULU.COM, BENGKULU - Pemerintah Pusat mengeluarkan kebijakan larangan ekspor Crude Palm Oil (CPO) beserta turunannya pada Kamis (28/4/2022). Imbas dari pelarangan tersebut, harga TBS anjlok di bawah Rp 3 ribu hingga saat ini, Rabu (11/5/2022).

Meski begitu, dalam Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) terkait pelarangan Ekspor CPO, seluruh pabrik kelapa sawit (PKS) dilarang melakukan pembelian TBS di bawah harga penetapan provinsi.

Harga TBS kelapa sawit berdasarkan penetapan dari pemerintah Provinsi Bengkulu untuk bulan April 2022 sebesar Rp 3.450 dengan harga terendah sebesar Rp 3.277.

Namun, sejak kebijakan larangan ekspor diberlakukan hingga saat ini harga sawit di Kabupaten Bengkulu Tengah hanya menyentuh harga Rp 2.070.

Bahkan ada satu pabrik yang menerima dengan harga Rp 2.000.

Menurut Pengamat Ekonomi Bengkulu, Prof. Kamaludin, aturan yang dikeluarkan pemerintah tersebut dinilai tidak efektif dengan kondisi terkini.

"Aturan itu tidak efektif, pengusaha jelas-jelas tidak mau rugi, jika dilarang ekspor, harga CPO dalam negeri jauh lebih rendah, sehingga jika pengusaha tersebut membeli bahan baku yaitu TBS dengan harga tinggi maka mereka dipastikan merugi," ujar Kamaludin kepada TribunBengkulu.com.

Lebih lanjut, dikatakan Prof. Kamaludin harga TBS ke depan diprediksi akan sulit untuk kembali naik, jika pemerintah belum mencabut pelarangan ekspor CPO.

"Pabrik itu sifatnya kompetitif sekali, jika permintaan CPO tinggi dan harga jual tinggi, tidak perlu pemerintah menaikkan harga TBS, mereka sendiri yang akan menaikan, tapi jika harga jual CPO rendah, pihak pabrik tentu tidak mau mati konyol," ungkapnya.

Di samping itu, dampak pelarangan ekspor ini, menurut Kamaluddin juga akan mengakibatkan para pelaku usaha melakukan ekspor CPO secara ilegal jika selisih harga dalam negeri dan luar negeri sangat jauh.

"Pengusaha demi mendapatkan untung sebesar-besarnya akan melakukan trik-trik tertentu, takutnya ini hanya akan menjadi kucing-kucingan antara pemerintah dan pengusaha," tambah Kamaluddin.

Kamaludin yang juga merupakan rektor dari Universitas Dehasen Bengkulu ini menyarankan agar pemerintah dapat memperluas perkebunan kelapa sawit di bawah naungan BUMN.

"Untuk solusi jangka panjang, menurut saya, perkebunan plat merah kan ada, kenapa itu tidak dimaksimalkan untuk menyuplai kebutuhan CPO dalam negeri, sehingga CPO yang lain tetap bisa diekspor dan harga TBS bisa meroket kembali," ujarnya.

Untuk solusi jangka pendek, dijelaskan Prof. Kamaludin, pemerintah harus duduk bersama dan melakukan dengar pendapat dengan para pelaku usaha, agar tercipta solusi terbaik.

"Semoga saja harga TBS bisa kembali tinggi dan pemerintah bisa mendapatkan solusi terbaik," kata Kamaludin.