Polisi Tangkap 40 Petani Mukomuko

40 Petani Mukomuko Ditangkap, Ini yang Dilakukan Gubernur Bengkulu

Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah menggelar rapat internal bersama pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan instansi terkait.

Editor: Yunike Karolina
HO/TribunBengkulu.com
Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah menggelar rapat internal bersama pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan instansi terkait, Senin malam (16/5/2022). 

TRIBUNBENGKULU.COM, BENGKULU - Pascapenangkapan dan penetapan tersangka pencurian sawit terhadap 40 petani di Mukomuko, Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah menggelar rapat internal bersama pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan instansi terkait.

Menyikapi konflik antara Petani Malin Deman dengan PT. Daria Dharma Pratama (DDP) di Balai Raya Semarak Bengkulu, Senin malam (16/05/2022).

Langkah ini diambil guna memastikan perihal konflik serta menyusun langkah - langkah yang bisa diambil selanjutnya agar konflik tidak berkelanjutan dan proses hukum dapat berjalan seadil-adilnya.

"Sebenarnya ini merupakan rapat lanjutan dari beberapa kali rapat termasuk pada waktu 2 - 3 bulan yang lalu itu perwakilan masyarakat dari Malin Deman langsung menghadap saya. Waktu itu kita koordinasikan dengan pihak BPN," jelas Gubernur Rohidin dalam keterangan tertulis.

"Kita ingin memastikan yang pertama dari sisi status HGU, lalu kepastian penguasaan lahan di lapangan, kemudian pengembangan komoditas yang dikelola di wilayah itu untuk sektor perkebunan," sambungnya.

Pada saat munculnya berita terjadinya penangkapan, Gubernur Rohidin langsung melakukan koordinasi dengan Kapolres Mukomuko.

Guna memastikan bahwa hak - hak masyarakat yang ditangkap tetap dijaga dan sesuai dengan proses hukum yang berlaku.

"Dua hari yang lalu saat kejadian ada penangkapan masyarakat Malin Deman, saya sudah berkoordinasi dengan Kapolres Mukomuko agar masyarakat diperlukan secara adil kemudian proses hukum yang benar sesuai dengan hak - hak masyarakat dan betul - betul mengikuti kaidah - kaidah hukum," tambah Rohidin.

Gubernur sendiri tidak membenarkan masyarakat untuk melakukan hal - hal yang melanggar hukum. Seperti tindak pencurian, penjarahan maupun main hakim sendiri atau menguasai hak milik orang lain.

Direncanakan hari ini Gubernur Rohidin akan berkoordinasi dengan Kapolda Bengkulu perihal permasalah ini.

Halaman
12
  • Ikuti kami di
    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved