Kejati Segera Tetapkan Tersangka Korupsi Pembebasan Lahan Row Jalan Tol Bengkulu

Sejauh ini, penyidik Pidsus Kejati Bengkulu mendalami pelanggaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTP) dan biaya notaris dalam biaya pembebasan lahan.

Aturannya, BPHTP ataupun biaya notaris ini tidak masuk dalam biaya pembebasan lahan.

Akibat biaya notaris ini, pemerintah harus menderita kelebihan bayar, dan kerugian negara disebutkan Rp 6 miliar.

Kemudian, penyidik juga akan mendalami dugaan baru, yakni indikasi pelanggaran di ganti rugi tanam tumbuh.

Sejauh ini, penyidik masih memeriksa saksi dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP). Untuk audit kerugiana negara, masih belum akan dilakukan.