Bupati Geram Soal Dugaan Pelecehan Santri di Kepahiang: Ponpes Jangan Jadi Tempat Pelecehan Seksual

Informasi yang didapat pihak DDPPKBP3A, korban hingga saat ini belum bisa beraktivitas menimba ilmu seperti biasa atau bersekolah dan masih di rumah. 

"Untuk Proses hukum kami serahkan ke pihak Aparat Penegak Hukum (APH) untuk menanganinya, biarkan APH konsen dalam penanganan kasus tersebut," tutupnya. 

Diberitakan sebelumnya, Cahaya Perempuan Kabupaten Kepahiang, Provinsi Bengkulu menerima Laporan Kekerasan Seksual yang dialami seorang santriwati di salah satu pondok pesantren di Kabupaten Kepahiang. 

Hal itu diungkapkan oleh, Nyimas Aliah Ketua Umum Srikandi Tenaga Pembangun Sriwijaya, yang tergabung di Koalisi Perempuan Indonesia Wilayah Bengkulu. 

"Jadi 2 November 2022 kemarin pihak korban meminta kami, untuk melakukan pendampingan terhadap korban," ungkap nyimas usai keluar dari ruang Sekda Kabupaten Kepahiang, pada Selasa (15/11/2022). 

Lanjutnya, hari ini dirinya bersama pihak Cahaya Perempuan yang juga tergabung dalam Koalisi Perempuan Indonesia wilayah bengkulu ini, sudah bertemu dengan Sekda Kabupaten Kepahiang, terkait dugaan pelecehan seksual tersebut. 

Kedatangan mereka juga meminta kepada Sekda, untuk memfasilitasi bertemu dengan pihak, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Sosial, kanwil Agama, UPPA Polres serta Organisasi Perempuan dan Organisasi Keagamaan di Kabupaten Kepahiang. 

TribunBengkulu.com juga menanyakan keronoligis kejadia tersebut, namun pihaknya belum memberikan kronologis kejadian tersebut saat diwawancarai. 

"Yang jelas saat ini korban masih mengalami trauma yang sangat berat atas kejadian yang menimpannya, saat ini korban tak berani untuk beraktivitas belajar mengajar di pondok pesantren," tuturnya. 

Pihak Koalisi Perempuan Indonesia wilayah Bengkulu, juga meminta pihak kepolisian dalam hal ini Polres Kepahiang untuk dapat menindaklanjuti laporan dari pihak korban. 

"Korban juga melaporkan kejadiannya ke pihak kepolisian, untuk proses hukum kami serahkan ke pihak berwajib, karena dalam hal ini kami hanya melakukan pendampingan," tutupnya.