Kontroversi Pimpinan Ponpes Al Zaytun

Kemenag Ancam Cabut Izin Ponpes Al-Zaytun Jika Menyimpang, Buntut Kontroversi Panji Gumilang

Ancaman pencabutan izin tersebut, jika terbukti menyebarkan paham keagamaan yang diduga sesat, maka Kemenag bisa membekukan nomor statistik.

Editor: Hendrik Budiman
HO TribunBengkulu.com/Istimewa/Kolase
Kolase Panji Gumilang. Kemenag Ancam Cabut Izin Ponpes Al-Zaytun Jika Menyimpang, Buntut Kontroversi Panji Gumilang 

"Setelah kita kaji bahwa itu memang sudah ada penyimpangan, kemudian tentu akan ada rapat koordinasi di pihak Menko Polhukam dengan juga Kementerian Agama saya minta ditindaklajuti," kata Ma'ruf di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (20/6/2023) dilansir dari Kompas.com.

Ma'ruf mengatakan jika pemerintah akan mendengar serta mempertimbangkan pandangan dari berbagai organisasi Islam terkait Kontroversi Pondok Pesantren Alzaytun ini.

"Nanti kalau sudah pandangan-pandangan dari, saya dengar sudah dari NU Jawa Barat, dari Persis ya, kemudian dari MUI, nanti saya minta nanti untuk dikoordinasikan di tingkat Menko Polhukam," kata Ma'ruf.

MUI Turut Buka Suara Terkait Kontroversi Pondok Pesantren Al Zaytun

Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga memberikan tanggapan yang serius terkai kontroversi pondok pesantren Al Zaytun.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah membentuk tim pengkajian yang merespons kontroversi di Ponpes Al Zaytun.

"MUI sudah membentuk tim untuk meneliti dan mengkaji tentang berbagai persoalan terkait dengan masalah sikap dan pandangan keagamaan dari Panji Gumilang," ucap Ketua MUI Anwar Abbas, Senin (19/6/2023).

Ia mengatakan, tim tersebut telah mempersiapkan langkah untuk menemukan fakta yang terjadi di Al Zaytun.

Ridwan Kamil Berikan Tanggapan Terkait Kontroversi Ponpes Al Zaytun

Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil juga menanggapi kontorversi ponpes Alzaytun yang kini cukup menyita perhatian masyarakat.

Menanggapi kontroversi Al Zaytun, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengaku menunggu arahan Kementerian Agama dan MUI.

"Karena urusan agama kemudian urusan fiskal, hubungan luar negeri, yustisi, pertahanan dan keamanan itu wilayah pemerintah pusat," ujarnya di Bandung, dikutip dari Antara, Kamis (15/6/2023).

Terkini, Ridwan Kamil dengan tegas meminta Ponpes Al Zaytun kooperatif bisa berdialog dengan tim inestigasi yang dibentuk oleh Pemprov Jawa Barat bersama para kyai.

"Kami meminta pihak Al Zaytun untuk kooperatif, karena sudah beberapa kali dalam catatan sejarahnya sering menolak mereka yang mencoba untuk ber-tabayyun atau berdialog untuk mengetahui," ucap Ridwan Kamil, Senin (19/6/2023).

Sosok 'Pak Kumis' dan KSP Moeldoko Disebut Bekingi Panji Gumilang

Halaman 3/4
Rekomendasi untuk Anda

Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved