BI Catat Inflasi di Kota Bengkulu 4,06 Persen, Bensin dan Rokok Jadi Biang Kerok

Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Bengkulu sendiri mencatat pada Mei 2023 ini, inflasi di Kota Bengkulu mencapai 4,06 persen (year on year/yoy).

Penulis: Romi Juniandra | Editor: Yunike Karolina
HO BI Perwakilan Bengkulu
Angka inlfasi di Kota Benkulu pada Mei 2023. Kenaikan cukai rokok serta kebutuhan BBM pascapandemi masih menjadi penyumbang inflasi di Kota Bengkulu. 

Laporan Reporter TribunBengkulu.com, Romi Juniandra

TRIBUNBENGKULU.COM, BENGKULU - Kenaikan tarif cukai rokok sebesar 10 persen serta harga bensin serta solar masih salah satu penyebab inflasi di Kota Bengkulu pada Mei 2023.

Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Bengkulu sendiri mencatat pada Mei 2023 ini, inflasi di Kota Bengkulu mencapai 4,06 persen (year on year/yoy).

Ini lebih rendah dari Kota Padang, Bandar Lampung, atau Pekanbaru, namun lebih tinggi dari Palembang, Lubuk Linggau, atau Pangkal Pinang yang dibawah 4 persen.

Kabar baiknya, inflasi di Kota Bengkulu pada Mei 2023 ini menurun dari bulan sebelumnya, April 2023 yang berada di angka 4,43 persen yoy.

Selain kenaikan harga rokok, sektor makanan dan minuman penyumbang inflasi adalah kenaikan permintaan telur dan beras.

Kemudian, inflasi di Kota Bengkulu juga disumbang oleh sektor transportasi, yakni harga BBM seperti bensin, solar, dan ongkos transportasi usai momen lebaran idulfitri 2023.

"Sektor lain penyumbang inflasi adalah tukang bukan mandor, semen, serta pembuangan sampah," jelas Kepala Perwakilan BI Provinsi Bengkulu, Darjana kepada TribunBengkulu.com, Minggu (25/6/2023).

Secara keseluruhan, di tahun 2023 ini, BI memperkirakan inflasi di Kota Bengkulu akan mengalami tren penurunan, dibandingkan tahun 2022 lalu.

Secara yoy, inflasi di Kota Bengkulu diperkirakan ada di angka 3,00 persen hingga 4,00 persen. Angka ini juga sesuai dengan sasaran inflasi nasional, yakni lebih kurang 3,00 persen.

Beberapa faktor penahan inflasi antara lain menurunnya dampak lanjutan penyesuaian harga BBM, penguatan upaya pengendalian inflasi di daerah melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP), dan penerapan harga acuan penjualan baru oleh Badan Pangan Nasional (Bapanas) yang diiringi dengan penguatan peran BUMD dalam intervensi harga pangan.

"Meski demikian, ada beberapa faktor yang harus diperhatikan pemerintah, seperti tingginya mobilisasi masyarakat karena insenfif bansos, fenomena El Nino, ketidakpastian global, dan wacana penyesuaian tarif," ungkap Darjana.

Baca juga: Kronologi Mobil Brio Kuning Kecelakaan di Kota Bengkulu, Tabrak Pohon Sebelum Terguling

Rekomendasi untuk Anda

Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved