Rekrutmen PPPK 2023 di Bengkulu, Banggar DPRD Provinsi Bengkulu Sebut Perlu Kepastian Anggaran

Laporan Reporter TribunBengkulu.com, Jiafni Rismawarni 

TRIBUNBENGKULU.COM, BENGKULU - Rencana rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu mendapatkan sorotan dari Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Bengkulu, Edwar Samsi.

Menurut Edwar meskipun telah mendapat persetujuan formasi oleh Kemenpan RB, namun masih perlu kepastian sumber anggaran untuk PPPK ini. 

"Saya khawatir nanti keluar formasi, terus kita harus menganggarkan itu, tapi DAU kota tidak bertambah. Makanya kita minta keterangan dulu dari BPKAD, apakah dari formasi ini begitu juga tentang anggaran," kata Edwar. 

Untuk itu, sebelum pelaksanaan rekrutmen PPPK ini, pihaknya akan melakukan rapat bersama Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Bengkulu, dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Provinsi Bengkulu, guna memastikan anggaran untuk PPPK 2023 ini. 

"Kalau kita mengangkat konsekuensi nya kita harus menyiapkan gaji mereka dalam APBD. Dan APBD kita bertambah tidak dana DAU nya," jelas Edwar. 

Baca juga: Jadwal Tahapan Seleksi CPNS/PPPK Tahun Anggaran 2023, Lengkap dengan Cara Daftar

Untuk itu, pihaknya dalam waktu dekat ini akan melakukan koordinasi bersama BKD Provinsi Bengkulu dan Dinas Dikbud Provinsi Bengkulu.

Selain soal anggaran rekruitmen PPPK,juga perihal, apakah formasi diterima ini akan memenuhi 524 guru honorer yang lulus PG pada PPPK 2021 atau sebaliknya. 

"Jika dana DAU tidak naik, terus kita mau ambil dari mana belanja pegawai. Mudah-mudahan ini bisa kita konsultasi kan ke KemenPAN RB dan kementerian keuangan karena, karena kita diberi kesempatan membuka PPPK harapan kita diiringi dengan anggaran dari kementrian keuangan," papar Edwar. 

Mengingat tahun 2023 ini Pemprov Bengkulu juga menghadapi persoalan penganggaran. Di mana dalam APBD Provinsi Bengkulu juga nilainya relatif kecil.

Di samping ada sekitar 40,15 persen anggaran dari APBD dialokasikan untuk belanja pegawai.p Dari sekitar Rp 2,9 miliar, sekitar 40,15 persen anggaran itu untuk kegiatan belanja pegawai. 

"Belum ada perubahan, kalau ada belum signifikan, misalnya orang pensiun. Masih 40,15 persen belanja pegawai," ujar Edwar.