Firli Bahuri Masih Ngantor di KPK Seperti Biasa Meski Sudah Ditetapkan Sebagai Tersangka Pemerasan

Dia menyebut, Firli Bahuri masih aktif sebagai Ketua KPK meski berstatus tersangka.

"Masih sangat aktif, yang bersangkutan tadi juga ikut rapat," kata Alexander saat konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK.

Baca juga: Kepala Daerah hingga ASN di Kepahiang Tak Boleh Jadi Ketua Tim Kampanye Capres-Cawapres

Merujuk Pasal 32 Ayat (2) Undang-Undang KPK Tahun 2019, pimpinan KPK seharusnya diberhentikan dari jabatannya ketika menjadi tersangka.

Ia diberhentikan dengan ketetapan Keputusan Presiden (Keppres).

DPR dan Abrahan Samad Minta Polisi Periksa Pimpinan KPK Lainnya

Sementara itu, eks Ketua KPK Abraham Samad dan Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni meminya pihak kepolisian tak berhenti di Firli Bahuri.

Mereka meminta polisi memeriksa pimpinan KPK yang lainnya.

"Polisi tidak boleh sampai di situ saja, karena tadi nyata-nyata Alex Marwata bilang tidak ada kesalahan, maka polisi juga harus memanggil orang yang bernama Alex Marwata dan komisioner lainnya untuk segera diperiksa," kata Abraham Samad.

Tujuan pemanggilan itu untuk membuka kasus ini sedetail mungkin, bukan hanya pelaku, melainkan juga mereka yang terkait.

Baginya, penetapan Firli sebagai tersangka dugaan pemerasan adalah momentum untuk membersihkan KPK dari orang-orang yang tak memiliki integritas dan semangat antikorupsi.

"Jangan sampai orang ini punya keterkaitan dengan Firli sehingga dia berusaha untuk melindungi Firli. Oleh karena itu, momentum kali ini untuk membersihkan KPK," tuturnya.

Sementara itu, Sahroni menyatakan, kasus yang dialami Firli Bahuri bisa menjadi peringatan dini kepada pimpinan KPK yang lain supaya tak terjerumus dalam kasus serupa.

Bagaimanapun, sambungnya, Polri harus melibatkan pimpinan KPK yang lain dalam kasus ini.

Mereka perlu diperiksa terkait apa yang telah dilakukan oleh Ketua KPK, menurutnya ini adalah bagian dari proses komisioner pimpinan lembaga antirasuah.

"Pimpinan KPK yang lain juga harus lihat respons ini dan Polri juga harus melibatkan pimpinan KPK yang lain," jelas Sahroni di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis.