Kasus Kepala Puskesmas Sabokingking Palembang Diduga Arogan ke Pegawai, Pj Walikota Bentuk Timsus

Berdasarkan itu, ia berharap akan ada tindak lanjut dari laporan tersebut dengan mendapatkan kejelasan lantaran pegawai merasa dizolimi.

Sedikitnya 18 pegawai Puskesmas mengeluh akan kepemimpinan yang dianggap arogan 

Selain itu, ada juga pegawai puskesmas yang mencurahkan isi hatinya di Postingan instagram TribunSumsel.com usai heboh kasus tersebut.

Akun instagram @@duoaninduoanin mengatkan "Dua anak saya hilang disabokinking, thn 3 2020 saya hamil anak ketiga, zaman lagi panas2nya covid jaga ruangan poli umum pake hazmat, hamil dengan komplikasi, kalo temen2 dipuskes lain pas hamil tidak langsung berhdapan dengan pasien," tulisnya.

"Saya malah disuruh jaga diruang poli umum dengan hazmat yg sesak bernafas pun saya susah apalagi janin saya. Alhasil ank saya meninggal dalam kandungan diusia 24 minggu," sambungnya.

"kemudian bbrp bulan kemudian saya hamil kembali..saya meminta untuk absen finger dilantai 2 dipindah kelantai satu, mengingat saya kesulitan turun naek tangga karena komplikasi kehamilan yg mengharuskan saya jgn terlalu sering turun naik tangga dan dikantor yg lantai 5 sekalipun biasanya absensi diletakkan dilantai 1, tapi tetap tidak di indahkan. Alhasil setelah 2 bulan saya mengalamai kegugura saya kemudian mengajukan mutasi kepuskes laisempat ingin berhenti kerja..karena psikis saya sgt terganggau," tulisnya.

Tanggapan Inspektorat

Kepala Inspektorat Kota Palembang, Jamiah Haryanti membenarkan adanya laporan karyawan yang melaporkan lantaran mengeluhkan kepemimpinan dari Kepala Puskesmas Sabokingking. 

Meskipun demikian, pihaknya telah melakukan klarifikasi baik dari kepala Puskesmas maupun Dinkes Palembang terkait hal tersebut. 

"Ini hanya masalah komunikasi saja. Sudah kita klarifikasi. Curhat dari karyawan juga sudah kita dengarkan bersama Kepala Puskemas serta Dinkes Palembang," kata Jamiah, Rabu.

Menurutnya, adanya potongan atau menahan uang JKN itu, tidak benar lantaran sebuah kebijakan meski tanpa adanya permusyawarahan terlebih dahulu.

Kendati itu, Jamiah menyampaikan kepada para Karyawan agar nanti harus berani ngomong atau menyampaikan apa yang terjadi saat mediasi atau klarifikasi bersama. 

"Semoga hal ini kedepannya semakin baik, nyaman saat bekerja dan tidak terulang lagi kedepannya," ujarnya.

Artikel ini telah tayang di Sripoku.com

Dapatkan informasi lainnya di GoogleNews: Tribun Bengkulu

Ikuti saluran WA TribunBengkulu.com