Partai Pengusung Anies-Muhaimin Siap Ikut Hak Angket Dugaan Kecurangan Pemilu 2024

TRIBUNBENGKULU.COM - Partai pengusung calon presiden (capres) Anies Baswedan dinyatakan siap ikut dalam inisiatif hak angket dugaan kecurangan pemilu 2024 di DPR RI.

Calon presiden (capres) nomor urut 1, Anies Baswedan mengungkapkan bahwa partai koalisi perubahan yang mengusung pasangan calon (paslon) Anies-Muhaimin siap mendukung hak angket tersebut.

Menurutnya, mereka sudah bertemu dan membahas upaya yang dapat dilakukan untuk menyikapi inisiatif hak angket tersebut.

"Kami (sudah) ketemu dan membahas langkah-langkah dan kami solid karena itu saya sampaikan, ketika insiatif hak angket itu dilakukan maka tiga partai ini siap ikut," ujarnya saat ditemui di Kantor THN Anies-Muhaimin Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, Selasa (20/2/2024).

Koalisi perubahan, lanjutnya, solid untuk meneruskan perjuangan yang telah dimulai.

Anies membeberkan bahwa perihal tersebut telah dibahas langsung oleh para ketua umum partai koalisi perubahan.

Sebelumnya, capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo meminta partai pengusungnya, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan untuk menggulirkan hak angket dan interpelasi dugaan kecurangan pemilu di DPR.

Tidak hanya itu, Ganjar juga meminta partai pengusunya yang lain, yaitu Partai Persatuan Pembangunan (PPP) untuk bersama-sama mendorong upaya tersebut.

Upaya tersebut juga disebut membutuhkan dukungan partai pendukung pasangan nomor urut 1, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar agar dapat berhasil.

Komunikasi antara partai pengusung kedua capres-cawapres tersebut diharapkan dapat segera dibuka.

Baca juga: Derta Rohidin Jauh Tinggalkan M Saleh, Real Count 80 Persen Calon DPR RI Dapil Bengkulu

• VIDEO - Prabowo-Gibran Menyala, CSIS Pastikan 02 Menang Satu Putaran

Sementara itu, terkait usulan tersebut, Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri masih meminta rencana penggunaan hak angket DPR itu untuk dipersiapkan secara matang.

Jika usulan yang dibahas 1 hari setelah pemungutan suara pada 14 Februari 2024 lalu itu sudah matang, maka akan segera diusulkan.

Rencana usulan hak angket dan interpelasi diharapkan disampaikan pada pembukaan sidang DPR pada Maret mendatang.

PDIP dan PPP disebut telah siap untuk memimpin pengajuan usulan hak angket dan interpelasi DPRD terkait dugaan kecurangan pemilu itu.

Melalui keterangan tertulisnya di Jakarta, Senin (19/2/2024), Ganjar mengatakan, dugaan kecurangan pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 mesti disikapi secara serius.

Bahkan, partai politik pengusungnya pun dapat menggulirkan atau mengusulkan hak angket di DPR untuk menyelidiki dugaan kecurangan dalam Pilpres 2024.

”Jika DPR tak siap dengan hak angket, saya mendorong penggunaan hak interpelasi DPR untuk mengkritisi kecurangan pada Pilpres 2024,” ujar Ganjar.

Partai pengusung Ganjar Pranowo dan Mahfud MD yang berada di di DPR saat ini adalah PDI-P dan PPP.

Menurut Ganjar, hak angket yang merupakan hak penyelidikan DPR menjadi salah satu upaya untuk dapat meminta pertanggungjawaban Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) .

• Jika Hak Angket Digulirkan, Ini Hitung-hitungan Jumlah Kursi di DPR, Apa Jokowi bisa Dilengserkan?

Upayta itu terkait dengan penyelenggaraan Pilpres 2024 yang sarat dengan kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif (TSM).

Ganjar mengaku, usulan untuk menggulirkan hak angket di DPR oleh partai pengusung tersebut, telah disampaikannya dalam rapat koordinasi Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, pada 15 Februari 2024.

Dalam kesempatan itu, ia juga membeberkan ribuan pesan yang masuk dari sukarelawan dan masyarakat berupa foto, dokumen, atau video atas berbagai dugaan kecurangan yang terjadi di Pilpres 2024.

Melihat hal itu, Ganjar langsung mendorong PDI-P dan PPP untuk menggulirkan hak angket di DPR.

Menurut dia, ketelanjangan dugaan kecurangan pada Pilpres 2024 tidak boleh didiamkan begitu saja oleh DPR, terlepas apa pun kepentingan politik dan dukungan pada pasangan calon tertentu.

Mantan Gubernur Jawa Tengah itu juga mendorong anggota Dewan di Parlemen untuk menggelar sidang atau memanggil para penyelenggara pemilu untuk dimintai pertanggungjawaban. Hal itu juga menjadi fungsi kontrol dari DPR.

”Kalau ketelanjangan dugaan kecurangan didiamkan, maka fungsi kontrol enggak ada. Yang begini ini mesti diselidiki, dibikin pansus, minimum DPR sidang, panggil, uji petik lapangan,” ungkap Ganjar.

(**)

Sebagian artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Anies Tegaskan Parpol Koalisi Perubahan Siap Dukung Hak Angket Kecurangan Pemilu."

Ikuti Saluran WhatsApp Tribun Bengkulu dan Google News Tribun Bengkulu untuk pembaharuan lebih lanjut tentang berita populer lainnya.