Forum Komunikasi BPJS Kesehatan Bengkulu-Pemkab Bengkulu Tengah Bahas soal UHC

Laporan Reporter TribunBengkulu.com, M. Bima Kurniawan

TRIBUNBENGKULU.COM, BENGKULU - BPJS Kesehatan Cabang Bengkulu bersama dengan Pemkab Bengkulu Tengah gelar forum komunikasi, pada Senin (14/10/2024) pukul 13.00 WIB di ruang rapat kantor bupati.

Dalam Forum komunikasi tersebut membahas terkait implementasi strategi pencapaian Universal Health Coverage (UHC) tahap II sekaligus Rekonsiliasi Iuran Triwulan III Tahun 2024 untuk Kabupaten Bengkulu Tengah.

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Bengkulu Mahyuddin menyampaikan, terkait status capaian UHC secara provinsi berada di atas 98 persen, dan yang menjadi prioritas sekarang ialah Kabupaten Bengkulu Tengah.

"Bengkulu Tengah untuk capaian UHCnya di angka 97,73 persen sampai bulan Oktober 2024," ucap Mahyuddin.

Dari persentase tersebut terjadi penurunan yang awalnya persentase di semester II mencapai sekitar 99 persen, karena adanya peningkatan jumlah penduduk.

"Kalau tidak salah sekitar 2.000 hampir 3.000 orang bayi baru lahir atau mungkin orang yang pindah ke Bengkulu Tengah," ungkap Mahyuddin.

Sedangkan untuk tingkat keaktifan peserta BPJS Kesehatan persentasenya sudah mencapai 76,02 persen sampai bulan Oktober 2024. Sementara capaian kebutuhannya ditargetkan untuk 80 persen.

"Dari capaian tersebut semoga Pemerintah Kabupaten Bengkulu tengah dapat terus menjaga status UHC dan juga tingkat keaktifannya semakin bisa ditingkatkan," ucap Mahyuddin.

Selain itu, ditambahkan oleh Mahyuddin terkait posisi kepersertaan PBI-JK dan PBPU Pemerintah Daerah.

"Jadi PBI-JK peserta yang iurannya dibayar oleh pemerintah pusat, sementara PBPU pemda yang iurannya dibayarkan oleh pemerintah daerah," jelas Mahyuddin.

Berdasarkan rekapitulasi data peserta PBI-JK sampai dengan Oktober mencapai 41.588 peserta. Sementara peserta PBPU sampai bulan Oktober 17.171 peserta.

Dari jumlah peserta PBPU pemda tersebut biaya pelayanan yang terverifikasi dari bulan Januari-Juli tahun 2024 sudah mencapai angka Rp 6.970.042.947 dengan kasus sejumlah 6.756.

"Kalau di 2023 sampai dengan akhir tahun realisasinya hanya 8 miliar tapi kita ditahun 2024 sudah sampai 6,9 miliar. Artinya kemungkinan besar biaya pelayanan kesehatan ini akan melampaui tahun sebelumnya," beber Mahyuddin.

Dukungan dari pemda diharapkan guna keberlanjutan UHC non cut off tahun 2025 seperti dengan memastikan keaktifaan minimal 80 persen dan APBD tahun 2025.

Di sisi lain kebutuhan anggaran PBPU pemda untuk mencapai keaktifan 80 persen pada tahun 2025 sebesar Rp 12.247.200.000.

Sehingga diperlukan sinergi dukcapil dalam penerbitan NIK bayi baru lahir, serta Pemkab Bengkulu Tengah mengoptimalkan pendaftaran warga melalui CSR badan usaha.

Juga penandatanganan nota kesepakatan dan rencana kerja maksimal pada tanggal 5 Desember 2024.

Ditambahkan Asisten I Adm Pemerintahan dan Kesra Setdakab Bengkulu Tengah, Nurul Iwan Setiawan, di bulan Agustus 2024 Kabupaten Bengkulu Tengah mendapatkan penghargaan UHC diserahkan Wakil Presiden Republik Indonesia di Jakarta sebagai bentuk apresiasi dan terima kasih kepada Kabupaten Bengkulu Tengah.

"Tentu nantinya di tahun depan setelah terpilihnya Bupati Bengkulu Tengah yang baru kedepannya kita berharap melalui rencana Program Kesehatan Gratis dari para calon bupati, kita kembali dapat meraih penghargaan," harap Nurul.

Untuk kebutuhan anggaran PBPU pemda mencapai keaktifan 80 persen pada tahun 2025 sebesar Rp 12.247.200.000 dapat terpenuhi, dengan upaya pemda yang berkomitmen mencapai target yang telah ditentukan.

Baca juga: Pemkab Kepahiang Masih Utang Rp 6,9 Miliar ke BPJS Kesehatan, Pembayaran Dicicil