Kemunculan Hasto Bikin Pernyataan Membantah Dugaan Bahwa Hasto Kabur ke Luar Negeri

Setyo menjelaskan, suap diberikan agar Harun Masiku bisa menjadi anggota DPR RI pergantian antar waktu (PAW) Daerah Pemilihan Sumatera Selatan, menggantikan Nazaruddin Kiemas yang meninggal dunia. 

Namun demikian, rencana itu terhambat karena caleg dengan suara terbanyak kedua, Riezky Aprilia, menolak menyerahkan kursinya. 

Hasto diduga mengendalikan bawahannya, Saeful Bahri dan Donny Tri Istiqamoh (DTI), untuk menyuap Wahyu Setiawan dan Agustina Tio Fridelina selaku anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

“(Suap) sebesar 19.000 dollar Singapura dan 38.350 dollar Singapura pada periode 16 Desember 2019 sampai 23 Desember 2019 agar saudara Harun Masiku dapat ditetapkan sebagai anggota DPR RI periode 2019-2024 dari Dapil I Sumsel,” tutur Setyo.

Karena perbuatannya, Hasto disangka melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Sikap PDIP

DPP PDI Perjuangan menggelar konferensi pers pada Selasa (24/12/2024).

Konferensi pers tersebut untuk menyikapi penetapan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto sebagai tersangka korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dalam konferensi pers tersebut, DPP PDIP dengan tegas menyebut penetapan Hasto sebagai tersangka korupsi adalah bentuk politisasi hukum dan pemidanaan paksa oleh KPK.

"Status tersangka ini hanya membuktikan informasi yang beredar lama, bahwa sekjen DPP PDIP akan segera dijadikan tersangka," kata Ketua DPP PDIP bidang hukum, Ronny Talapessy.

Ronny mengatakan, Hasto sebenarnya telah lama menjadi target untuk dijadikan tersangka.

Hasto dijadikan target karena kritis bersuara terkait kontroversi pencalonan Gibran Rakabuming pada tahun 2023.

Saat itu, Mahkamah Konstitusi mengubah syarat Calon Presiden dan Wakil Presiden sehingga putra Presiden Joko Widodo bisa mencalonkan diri.

"Kalau kita cermati lagi, pemanggilan sekjen DPP PDIP ini dimulai sejak beliau bersuara kritis, terkait kontroversi di MK tahun 2023 akhir," katanya.

"Kemudian sempat berhenti, lalu muncul lagi saat selesai pemilu, lalu hilang lagi."