DPRD Ingatkan Oknum Honorer Curang Lulus PPPK di Seluma Bengkulu Mundur, Koordinasi ke APH

Laporan Reporter Tribunbengkulu.com, Yayan Hartono

TRIBUNBENGKULU.COM, SELUMA - Meski Pansus dan Panja gagal terbentuk, tidak menyurutkan niat Komisi 1 DPRD Seluma untuk mengungkap honorer siluman lulus seleksi PPPK.

Dengan cara menggelar hearing, perlahan modus honorer siluman lulus seleksi PPPK mulai terungkap. 

Seperti Kamis petang (6/2/2025) Komisi 1 DPRD Seluma menggelar hearing dengan memanggil para kepala dan admin dapodik. Hasilnya dugaan pemalsuan data syarat ikut seleksi PPPK mulai terungkap.

"Jadi kami sarankan, oknum honorer yang merasa curang dengan memalsukan data mundur saja. Daripada nanti malu," saran Ketua Komisi 1 DPRD Seluma Hendri Satrio, dikonfirmasi TribunBengkulu.com siang ini (7/2/2025). 

Dari hearing yang telah digelar ungkap Hendri, diketahui ada oknum honorer di salah satu OPD lulus PPPK guru tahap 1. Setelah dicek, oknum tersebut tidak masuk data dapodik. 

"Khusus untuk guru ini, sudah banyak SPTJM yang ditarik oleh kepala sekolah. Artinya banyak SPTJM ini yang dipalsukan, tidak menutup kemungkinan SPTJM yang dikeluarkan oleh OPD untuk formasi tenaga tekhnis juga banyak dipalsukan," kata Hendri.

Dipalsukan yang dimaksud jelas Hendri, SPTJM yang dikeluarkan oleh kepala sekolah maupun OPD tidak sesuai dengan data yang ada. Honorer yang dikeluarkan SPTJM tidak pernah mengabdi atau belum cukup masa kerja 2 tahun tanpa terputus.

"Kalau yang telah lulus kami akan berikan catatan nanti ke bupati untuk dipertimbangkan kembali penerbitan SK nya. Kalau yang masih seleksi mungkin bisa langsung di TMS kan," ucap Hendri. 

Karena DPRD sifatnya hanya mengungkap pelanggaran administrasi ujar Hendri. Maka pihaknya akan berkoordinasi ke Aparat Penegak Hukum (APH) untuk memproses unsur pidana terhadap pemalsuan berkas dan dokumen yang digunakan untuk seleksi PPPK.

"Kalau kami DPRD ini cuma bisa mengungkap keabsahan administrasinya saja. Untuk pidananya itu wewenang APH, jadi kami akan koordinasikan juga ini ke APH," terang Hendri. 

Hendri merencanakan hearing juga akan digelar untuk OPD, seperti Dinkes, Dikbud dan Dinas PMD serta Satpol PP Damkar. Karena OPD ini yang diduga banyak pelanggaran dalam pelaksanaan seleksi PPPK, entah itu SPTJM, aturan bagi perangkat desa, sertifikat Damkar, Dapodik maupun STR untuk bidan. 

"Dugaan ada oknum yang bermain di pembuatan SPTJM, sertifikat Damkar, Dapodik dan STR untuk syarat seleksi PPPK. Nanti kita akan gelar juga hearing untuk mengungkap ini," beber Hendri Satrio. 

Baca juga: Harga TBS Sawit di Seluma Bengkulu Naik Lagi, Rp 2.710 per Kilogram