OPINI: Antara Pertamina, Pelindo dan Helmi Hasan

**Oleh Zacky Antony

TRIBUNBENGKULU.COM - TIGA pihak dengan otoritas berbeda paling tersudutkan dalam kasus kelangkaan BBM di Bengkulu dan sekitarnya (tidak seluruh wilayah). Yaitu Pertamina, Pelindo II dan Pemprov Bengkulu.

Pertamina memegang otoritas pengelolaan dan distribusi BBM, Pelindo mengantongi otoritas pengerukan alur pelabuhan dan Pemprov Bengkulu sebagai pemerintah daerah yang menentukan kuota BBM untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. 

Dari ketiga institusi di atas, Helmi Hasan sebagai gubernur adalah pihak yang paling menjadi sasaran tembak. Sebagai kepala daerah, dia dianggap tidak melakukan antisipasi.

Seakan-akan semua kesalahan gubernur. Gara-gara Helmi Hasan, BBM jadi langka. Sejak Helmi Hasan jadi gubernur, Bengkulu banyak masalah. Gara-gara Helmi Hasan masalah pendangkalan alur tidak ada solusi. Kira-kira begitulah nyinyiran netizen. 

Protes publik adalah hal biasa bagi pejabat Negara. Jangan menjadi pejabat kalau tidak tahan umpatan atau cacian. Dan saya yakin, dalam konteks ini Helmi Hasan sudah terbiasa dicaci dan dibully.

Selama menjadi walikota, dia juga sering dibully dengan sejumlah program out of the box atau di luar kebiasaan.  Toh, dia tetap menjadi Walikota hingga periodeisasi selesai. 

Kembali ke soal kelangkaan BBM. Benarkah semua ini kesalahan pemprov atau Helmi Hasan selaku gubernur.

Helmi Hasan dilantik menjadi gubernur pada 20 Februari 2025. Baru 3 bulan menjabat. Sumber masalah yang muncul sekarang seperti pendangkalan alur sudah terjadi puluhan tahun. 

Pemicu utama kelangkaan BBM  bukan soal kuota kurang. Melainkan pada aspek distribusi yang terhambat. Selama ini jalur distribusi BBM dari kilang ke Depo Pertamina Pulau Baai Bengkulu mengandalkan transportasi laut.

Kapal tanker bersandar di Pelabuhan Pulau Baai lalu mengalirkan BBM ke Depo milik Pertamina. Dari Depo Pulau Baai, BBM didistribusikan ke SPBU-SPBU di berbagai wilayah Provinsi Bengkulu. 

Namun jalur distribusi via laut terpaksa disetop karena kapal tidak bisa bongkar. Penyebabnya adalah alur pelabuhan Pulau Baai dangkal. Kapal hanya bisa masuk dengan kedalaman tertentu.

Kalau jalur laut ingin dipertahankan, tidak ada solusi lain selain pengerukan. Masalahnya mendatangkan kapal keruk tidak bisa bim salabim. Butuh waktu dan proses yang tidak pendek. 

Tapi posisi hari ini, kapal keruk sudah tiba di Pulau Baai dalam dalam proses melakukan pengerukan alur. Sehingga dalam beberapa minggu ke depan, distribusi BBM via laut sudah bisa kembali di lakukan. 

Kenapa tidak dikeruk dari dulu? Saya ingat betul, masalah pendangkalan alur Pelabuhan Pulau Baai sudah terjadi di era Gubernur Bengkulu Hasan Zen (1999-2004).