Berita DPRD Provinsi Bengkulu
Raperda Perampingan OPD Tak Masuk Propemperda, DPRD Bengkulu Minta Kaji Ulang
DPRD Bengkulu meminta dasar hukum kuat terkait rencana perampingan OPD sebelum Raperda dibahas lebih lanjut.
Penulis: Muhammad Panji Destama Nurhadi | Editor: Rita Lismini
“Kalau dalam aturan, ketika terjadi penggabungan OPD, maka ada kemungkinan pejabat tidak mendapatkan jabatan. Itu diperbolehkan karena bagian dari restrukturisasi,” papar Herwan.
Lebih lanjut, Herwan menegaskan bahwa seluruh jajaran OPD akan dievaluasi secara berkala guna memastikan kinerja tetap optimal.
Evaluasi tersebut akan dilakukan setiap tiga bulan, mulai dari pejabat tinggi pratama hingga jajaran di bawahnya.
“Nanti kita akan melakukan evaluasi kinerja secara berkala setiap tiga bulan, mulai dari asisten, staf ahli, hingga kepala OPD,” tutup Herwan.
| Ketua Komisi IV DPRD Bengkulu Dorong Seluruh Dapur MBG Segera Kantongi Sertifikat Halal |
|
|---|
| Sidak SPPG Bengkulu, DPRD Temukan Instalasi Gas Belum Kantongi Sertifikat Laik Operasi |
|
|---|
| Makam Fatmawati Diusulkan Dipindah, Fraksi PDIP DPRD Bengkulu Minta Kajian Mendalam |
|
|---|
| Penimbunan Sawah untuk Perumahan di Bengkulu Diprotes DPRD, Jalan dan Resapan Air Terancam |
|
|---|
| DPRD Bengkulu Dorong Rehab Stadion Sawah Lebar, Fokus pada Lapangan dan Lintasan Atletik |
|
|---|
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/bengkulu/foto/bank/originals/DPRD-Bengkulu-Edwar-Samsi-Tanggapi-Belanja-Pegawai-30-Persen.jpg)