DPRD Bengkulu Siap Sidak Pangkalan LPG, Pastikan Subsidi Tepat Sasaran

Sebelumnya, pada 18 April 2026 kemarin, harga LPG non-subsidi mengalami kenaikan harga yang cukup signifikan.

Pengamat ekonomi dari Universitas Bengkulu, Prof Kamaludin, mengatakan kenaikan tersebut tidak hanya berdampak langsung pada biaya rumah tangga, tetapi juga dapat memicu efek domino pada sektor usaha.

Menurutnya, salah satu dampak yang paling mungkin terjadi adalah peralihan pengguna LPG non-subsidi ke LPG bersubsidi.

“Kemungkinan bisa saja terjadi dari pengguna LPG non-subsidi  ke LPG subsidi, karena selisih harga yang cukup jauh,” ungkap Kamaludin saat ditemui di ruangan nya di Gedung Rektorat Universitas Bengkulu, Rabu (22/4/2026).

Kamaludin menambahkan, kenaikan harga yang cukup signifikan pada LPG non-subsidi akan semakin mendorong masyarakat, termasuk pelaku usaha kecil dan menengah seperti rumah makan dan laundry, untuk beralih ke LPG subsidi.

Namun, kondisi tersebut berpotensi menimbulkan masalah baru. Pasalnya, pemerintah tidak serta-merta menambah kuota LPG subsidi.

“Jika banyak yang beralih, maka akan terjadi perebutan di masyarakat karena jumlahnya terbatas,” jelas Kamaludin.

Di sisi lain, pelaku usaha yang tetap menggunakan LPG non-subsidi akan menghadapi kenaikan biaya operasional. Hal ini berpotensi mendorong kenaikan harga barang dan jasa.

“Komponen biaya meningkat, seperti pada rumah makan dan laundry, sehingga kemungkinan besar akan terjadi kenaikan harga,” kata Kamaludin.

Kenaikan harga tersebut, lanjutnya, menjadi salah satu faktor pemicu inflasi, meskipun tidak semua komoditas mengalami kenaikan secara bersamaan.

Lebih jauh, Prof Kamaludin menilai dampak kenaikan harga LPG akan semakin terasa apabila tidak diimbangi dengan peningkatan pendapatan masyarakat.

“Yang menjadi persoalan adalah ketika harga naik, tetapi pendapatan tidak meningkat. Hal ini akan menurunkan daya beli masyarakat,” ungkap Kamaludin.

Terkait pertumbuhan ekonomi, ia menyebut kondisi tersebut berpotensi memberikan tekanan, tidak hanya di Bengkulu, tetapi juga secara nasional.

Menurutnya, rendahnya daya beli masyarakat akan berdampak langsung terhadap laju pertumbuhan ekonomi.

“Jika daya beli menurun, maka pertumbuhan ekonomi juga akan ikut tertekan,” tutur Kamaludin.