Belanja Negara di Bengkulu Tembus Rp10,52 Triliun, Infrastruktur Melonjak Tajam

Laporan Reporter TribunBengkulu.com, Panji Destama

TRIBUNBENGKULU.COM, BENGKULU - Belanja negara di Bengkulu tumbuh agresif, bahkan menjadi salah satu yang paling cepat di Sumatera.

Hal itu diketahui dari penjabaran Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Provinsi Bengkulu melalui laporan APBN KiTa Triwulan III 2025, terungkap bahwa 

Meski pendapatan negara mengalami penyesuaian akibat konsolidasi administrasi pajak, pemerintah pusat tancap gas di sisi belanja, terutama untuk proyek-proyek infrastruktur, pendidikan, dan layanan publik.

“Kinerja ekonomi Bengkulu tetap tangguh. Daya beli petani sangat kuat dan APBN dikelola secara presisi untuk mendorong kemakmuran yang merata,” ungkap Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Bengkulu, Mohamad Irfan Surya Wardana, saat Konfrensi Pers, Rabu (29/10/2025).

Petani Bengkulu Jadi Bintang Ekonomi: NTP Tertinggi di Indonesia!

Salah satu sorotan terbesar laporan ini adalah Nilai Tukar Petani (NTP) Bengkulu yang tembus 208,73 dua kali lipat lebih tinggi dari rata-rata nasional (124,36).

Angka ini menandakan petani Bengkulu sedang berada di masa keemasan: hasil panen meningkat, harga jual naik, dan daya beli mereka sangat kuat.

Baca juga: DJPb Ingatkan Belanja Daerah Harus Dipercepat, Uang Beredar Jangan ke Luar Bengkulu

Dengan pertumbuhan ekonomi 4,99 persen dan angka pengangguran hanya 3,24 persen, Bengkulu berhasil menjaga stabilitas di tengah tantangan nasional dan global.

Pendapatan Negara Sempat Terkoreksi, Tapi Bukan Karena Ekonomi Lesu

Hingga 30 September 2025, pendapatan negara di Bengkulu tercatat Rp1,84 triliun atau 52,16 persen dari target.

Ada kontraksi 25,02 persen dibanding tahun lalu, namun ini bukan karena ekonomi melemah, melainkan akibat kebijakan baru pemerintah.

Salah satunya adalah implementasi Nomor Identitas Tempat Kegiatan Usaha (NITKU), yang membuat pelaporan pajak perusahaan besar dipindahkan ke pusat.

Jadi, penurunan penerimaan di Bengkulu lebih bersifat administratif.

Sementara itu, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) juga turun 17,37 persen karena harga komoditas seperti sawit, kopi, dan batu bara sedang melemah.

Namun PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) justru melesat mencapai 101,88 persen dari target, terutama berkat kinerja Kepolisian, Kementerian Agama, dan BLU.

Revitalisasi Pelabuhan Pulau Baai: “Biaya” Investasi Demi Masa Depan Ekspor Bengkulu

Kinerja Bea dan Cukai Bengkulu sempat anjlok hingga 96 persen, tapi penyebabnya jelas: pengerukan besar-besaran Pelabuhan Pulau Baai sedang berlangsung.

Kedalaman pelabuhan kini baru 4 meter dan akan ditingkatkan hingga 12 meter pada Juli 2026.

Artinya, setelah rampung, kapal besar bisa langsung bersandar di Bengkulu tanpa harus ke pelabuhan lain.

Dampaknya, volume ekspor bakal melonjak dan penerimaan negara dari bea keluar/masuk akan meningkat drastis.

Menariknya, meski penerimaan turun, Bea Cukai tetap aktif: mereka berhasil menggagalkan peredaran 3,18 juta batang rokok ilegal dengan potensi kerugian negara Rp3,17 miliar.

Belanja Negara Bengkulu Tembus Rp10,52 Triliun, Infrastruktur Melonjak Tajam

Sampai akhir September 2025, realisasi belanja negara Bengkulu mencapai Rp10,52 triliun atau 71,19 persen dari total pagu.

Yang mencolok adalah Belanja Modal Kementerian/Lembaga (K/L) yang melonjak 37,93 persen dibanding tahun lalu.

Anggaran besar itu mengalir untuk:

 • Jalan, irigasi, dan jaringan: Rp290,89 miliar

 • Gedung dan bangunan: Rp80,04 miliar

Program-program ini jadi penggerak ekonomi baru membuka lapangan kerja, memperkuat infrastruktur, dan menghidupkan sektor konstruksi daerah.

Dana Pendidikan & Desa Nyaris 100 persen Tersalurkan

Sektor pendidikan dan desa jadi prioritas utama:

 • Bantuan Operasional Sekolah (BOSP): 99,18 persen dari pagu (Rp461,27 miliar)

 • Dana Desa: 82,67 persen dari pagu (Rp857,19 miliar)

Penyaluran cepat ini memastikan sekolah tetap beroperasi lancar dan pembangunan di desa berjalan tanpa hambatan.

Kabupaten Bengkulu Selatan menjadi juara realisasi TKD dengan capaian 81,86 persen.

Program Makan Bergizi Gratis Baru Capai 41 persen, Tapi Terus Dikebut

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sudah menjangkau 199.320 anak sekolah dengan dana Rp11,35 miliar.

Namun, capaian ini baru 41 persen dari target 482 ribu penerima.

Masalah utama ada pada standar kebersihan dapur dan sertifikasi tenaga masak yang belum seragam di 77 dapur layanan (SPPG).

DJPb menegaskan perlunya standarisasi sanitasi (SLHS) agar program ini aman dan tepat sasaran.

Sekolah Rakyat dan Koperasi Merah Putih Jadi Sorotan Baru

Program Sekolah Rakyat (SR) kini sudah menampung 185 siswa miskin di dua lokasi: SRMA 6 Kota Bengkulu dan SRT 14 Kaur.

Tantangannya adalah penyediaan lahan baru untuk sekolah permanen karena kapasitas saat ini tidak akan cukup di tahun ajaran 2026/2027.

Sementara Program Koperasi Merah Putih (KDMP) mencatat kemajuan administratif luar biasa, 1.508 koperasi sudah berbadan hukum dan hampir separuh memiliki NPWP.

Namun, tantangan berikutnya adalah akses ke pembiayaan bank (HIMBARA) agar koperasi bisa mandiri secara bisnis.

Tantangan Akhir Tahun: DAK Fisik dan BOK Puskesmas Masih Rendah

Dua jenis belanja masih perlu dikejar di Triwulan IV:

 • DAK Fisik: baru 38,88 persen dari pagu Rp397,94 miliar

 • BOK Puskesmas: baru 39,51 persen dari pagu Rp118,54 miliar

Padahal, APBD Bengkulu surplus Rp717,33 miliar, artinya dana ada tinggal eksekusinya yang harus dipercepat agar manfaatnya terasa di masyarakat.

Menatap Triwulan IV: Saatnya Akselerasi Pembangunan Bengkulu

Meski ada beberapa catatan, secara keseluruhan APBN Bengkulu 2025 menunjukkan arah yang sangat positif.

Pemerintah pusat berhasil menyeimbangkan antara efisiensi fiskal dan pertumbuhan ekonomi nyata di daerah.

Tugas besar di akhir tahun adalah:

 1. Menyelesaikan realisasi DAK Fisik & BOK Puskesmas.

 2. Menstandarkan sanitasi program Makan Bergizi Gratis.

 3. Mempercepat revitalisasi Pelabuhan Pulau Baai agar ekonomi Bengkulu bisa lebih terbuka ke pasar global.

Terkait hal ini, APBN bukan sekadar tabel anggaran tapi mesin pemerataan ekonomi.

Dengan petani makin sejahtera, proyek infrastruktur ngebut, dan kualitas layanan publik meningkat, Bengkulu sedang menuju babak baru dalam pembangunan berkelanjutan.

“APBN menjadi jangkar pembangunan Bengkulu, memastikan kesejahteraan yang merata di setiap lapisan masyarakat,” tutup Mohamad Irfan Surya Wardana. (Rilis)