Berita Populer Kepahiang 2-8 November 2025: 3 Kades Tersangka, Penganiayaan Siswa SMA

Dalam APBD 2026 ini, kemungkinan besar akan berkurang dari APBD 2025 lalu, karena ada pemotongan Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp 196 triliun.

Dalam data dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJKP) Kementerian Keuangan RI, Kepahiang akan mendapatkan DBH sebesar Rp 4,2 miliar.

Kemudian, untuk DAU, Kepahiang akan mendapatkan Rp 410,9 miliar. Dari Rp 410,9 miliar ini, DAU yang tidak ditentukan penggunaannya ada sebesar Rp 395,9 miliar.

Dengan demikian, total DTU yang diterima Kepahiang pada tahun 2026 ini mencapai Rp 415,2 miliar, ditambah PAD dan pendapatan lain yang sah.

Bupati Kepahiang, Zurdi Nata mengatakan dengan kondisi ini, mau tidak mau semua anggaran yang ada akan dibelanjakan secara efesien dan efektif.

Belanja wajib seperti belanja pegawai, pendidikan, dan kesehatan akan diutamakan.

Sementara, belanja infrastruktur akan dikurangi dalam APBD 2026.

"Kita juga masih mempertimbangkan pengurangan TPP ASN," kata Nata kepada TribunBengkulu.com, Selasa (4/11/2025).

Dalam target Pemkab Kepahiang, pembahasan APBD 2026 akan dimaksimalkan di November ini. Targetnya, pada Selasa (25/11/2025) mendatang, Raperda APBD 2026 sudah disepakati bersama DPRD Kepahiang.

Baca juga: Pemkab Kepahiang Buka Wacana Potong TPP ASN, Kurangi Belanja Infrastruktur, Dampak Efisiensi 2026

4. Tiga Kades Jadi Tersangka, Sekdes Ambil Alih Pemerintahan

Tiga kepala desa (kades) di Kepahiang, yakni H kades Pagar Gunung, AK kades Bogor Baru, dan S kades Kampung Bogor, kini ditetapkan tersangka dan ditahan dalam kasus korupsi proyek irigari BBWSS VII di Kepahiang.

Untuk mengisi kekosongan, sekretaris desa (sekdes) di masing-masing desa akan menjabat sebagai pelaksana harian (plh) kades, agar roda pemerintahan tetap berjalan.

Plt Kadis PMD Kepahiang, Zaili mengatakan pihaknya sudah melakukan mitigasi dengan mengadakan rapat bersama pihak kecamatan dan perangkat desa masing-masing.

Dari rapat ini, diambil keputusan agar sekdes naik menjadi plh kades, untuk memastikan pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu.

"Pelayanan desa tidak boleh kosong. Maka, sekdes naik dulu jadi plh, sementara," kata Zaili kepada TribunBengkulu.com, Rabu (5/11/2025) malam.