Daftar Lengkap Harta Kekayaan Pejabat Pemkot Bengkulu: Begini Cara Ceknya Secara Online

Ringkasan Berita:

• Harta kekayaan pejabat Pemkot Bengkulu dapat dilakukan melalui situs resmi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menyediakan layanan e-LHKPN
• Setiap tahunnya para pejabat negara wajib melaporkan harta kekayaanya atau yang biasa disebut LHKPN
• Dengan kemudahan akses online, warga Bengkulu dapat ikut mengawasi integritas pejabat daerah sekaligus memperkuat budaya transparansi 

TRIBUNBENGKULU.COM - Daftar harta kekayaan pejabat Pemerintah Kota (Pemkot) Bengkulu kini bisa diakses publik secara online. 

Masyarakat cukup membuka laman resmi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) untuk mengetahui jumlah aset, kewajiban, hingga profil kekayaan para pejabat daerah.

Akses daftar harta kekayaan pejabat Pemkot Bengkulu dapat dilakukan melalui situs resmi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menyediakan layanan e-LHKPN.

Di laman tersebut, masyarakat bisa mencari nama pejabat, jabatan, serta instansi untuk melihat detail laporan kekayaan yang telah disampaikan.

Baca juga: Rekam Jejak-Kekayaan Dedy Wahyudi Wali Kota Bengkulu Dilantik 20 Februari 2025, Mantan Pimred Media

Baca juga: Sosok Ronny Tobing Wakil Walikota Bengkulu Terpilih di Pilkada 2024, Pilih Keluar Dari Partai Nasdem

Informasi yang ditampilkan meliputi kategori aset seperti tanah, bangunan, kendaraan, surat berharga, hingga kas dan setara kas, serta utang yang dimiliki.

Publikasi ini merupakan bagian dari upaya KPK dan pemerintah daerah dalam mendorong keterbukaan informasi, akuntabilitas, serta pencegahan praktik korupsi.

Dengan kemudahan akses online, warga Bengkulu dapat ikut mengawasi integritas pejabat daerah sekaligus memperkuat budaya transparansi di lingkungan pemerintahan.

Berikut Caranya:

Setiap tahunnya para pejabat negara wajib melaporkan harta kekayaanya atau yang biasa disebut LHKPN. Bahkan, LHKPN ini dapat diakses secara umum oleh seluruh masyarakat dan bisa dilakukan secara online.

LHKPN kepanjangan dari Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara merupakan dokumen dalam bentuk fisik dan atau elektronik yang berisi laporan uraian terperinci seputar harta kekayaan, aset pribadi, penerimaan, dan pengeluaran milik penyelenggara negara.

LHKPN disampaikan kepada KPK, kemudian didaftar dan diperiksa, dengan tujuan untuk mewujudkan penyelenggara negara yang menaati asas-asas umum transparansi, akuntabilitas, dan kejujuran penyelenggara negara yang bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme serta perbuatan tercela lainnya.

 Baca juga: Profil dan Kekayaan Sahat Marulitua Situmorang Kasatpol PP Kota Bengkulu

Baca juga: Sosok dan Kekayaan Rosminiarty Kepala DP3AP2KB Kota Bengkulu, Karier Gemilang dari Penyuluh KB

Baca juga: Sosok-Kekayaan Bujang HR Kepala Disperindag Kota Bengkulu Jadi Tersangka Korupsi Pasar Panorama

Baca juga: Kekayaan Kadis Kesehatan Kota Bengkulu Joni Haryadi Thabrani Rp 4,7 M, Terseret Korupsi Labkesda

Baca juga: Harta Kekayaan Tarzan Naidi, Kepala DKP Kota Bengkulu Jadi Pelaku Tabrak Lari Warga Pagar Dewa

Kewajiban pelaporan harta kekayaan oleh penyelenggara negara diatur dalam UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme, UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pindana Korupsi, dan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.

Kini, pelaksanaan LHKPN dilakukan secara elektronik melalui website e-LHKPN elhkpn.kpk.go.id, dapat diakses oleh publik sehingga masyarakat dapat secara aktif memantau harta kekayaan milik pejabat negara.

Masyarakat dapat memantau LHKPN tersebut, berupa rincian harta kekayaan penyelenggara negara, seperti nilai kepemilikan tanah, kendaraan, utang piutang, atau surat-surat berharga.

Selain itu, masyarakat juga bisa melaporkan jika ada harta kekayaan pejabat negara yang tidak benar atau kurang, dengan menunjukkan bukti-bukti pendukung. Berikut cara melihat harta kekayaan pejabat negara secara online melalui e-LHKPN:

Cara cek LHKPN pejabat negara

• Buka situs atau website https://elhkpn.kpk.go.id dan klik menu e-Announcement
• Pada menu e-Announcement, masukkan nama, tahun pelaporan, dan lembaga penyelenggara negara yang ingin Anda cari LHKPN-nya
• Setelah ditemukan, publik bisa melihat total harta kekayaan penyelenggara negara beserta tanggal lapornya
• Penjabaran harta kekayaan bisa dilihat dan diunduh dengan mengakses 'tombol hijau' atau preview harta
• Kemudian, Anda dapat mengisi nama, usia, dan profesi, lalu klik "Download"
• Rincian LHKPN yang sudah di download muncul dalam bentuk file pdf, Anda dapat melihat harta yang dimiliki penyelenggara negara tersebut
• Pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara ini juga bisa dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, sehingga publik dapat mengetahui berapa selisih harta penyelenggara negara yang dilaporkan.
• Dengan cara klik 'tombol biru' atau bandingkan harta.
• Jika merasa LHKPN pejabat negara tidak sesuai, publik dapat mengirimkan laporan melalui dengan mengakses 'tombol merah'
• Pelaporan ketidaksesuaian LHKPN dapat dilakukan setelah mengisi identitas, nomor HP, dan alamat email yang benar. Publik dapat menyertakan bukti-bukti pendukung seperti foto dan info lainnya melalui lampiran dengan maksimum ukuran file 6.000kb dan keterangan lainnya.

Pejabat Utama Pemkot Bengkulu

• Wali Kota: Dedy Wahyudi
• Wakil Wali Kota: Ronny PL Tobing
• Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda): Tony Elfian 

Pejabat Eselon II yang Baru Dilantik (November 2025) 

• Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD): I Made Ardana
• Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM: Eddy Apriyanto
• Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB): Rosminiarty
• Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan: Dewi Dharma
• Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasatpol PP): Sahat Marulitua Situmorang
• Kepala Dinas Ketenagakerjaan: Sutapa
• Kepala Dinas Koperasi dan UKM: Melawati 

Pejabat Eselon Lainnya

• Kepala DPMPTSP: Sri Putri Yani
• Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika: Afri Candriani
• Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat pada Satpol PP: Denny Apriansyah
• Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan pada BPBD: Firmanto