Aksi Demo 3 September 2025 Batal, Aliansi Mukomuko Bangkit Sampaikan Tuntutan ke DPRD

Laporan Reporter TribunBengkulu.com, Panji Destama

TRIBUNBENGKULU.COM, MUKOMUKO - Aksi demo yang rencananya digelar pada 3 September 2025 oleh Aliansi Mukomuko Bangkit batal dilakukan. 

Sebagai gantinya, aliansi tersebut menyampaikan langsung tuntutan mereka ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Mukomuko.

Sebelumnya, Aliansi Mukomuko Bangkit telah merencanakan aksi demonstrasi di DPRD Mukomuko. 

Namun, pada akhirnya rombongan aliansi memilih menyampaikan tuntutannya secara langsung.

Pihak DPRD Mukomuko menyambut kedatangan perwakilan Aliansi Mukomuko Bangkit untuk melakukan mediasi dan mendengarkan penyampaian tuntutan.

“Memang beberapa waktu lalu, kami dari Aliansi Mukomuko Bangkit menyuarakan gerakan aksi demo pada 3 September 2025. Namun kami melihat situasi dan kondisi di beberapa daerah, serta mendapat masukan dari tokoh-tokoh, agar tidak melakukan aksi demo,” ungkap Koordinator Aliansi Mukomuko Bangkit, Irsyad, saat diwawancarai Senin (1/9/2025) pukul 13.32 WIB.

Irsyad mengatakan, pembatalan aksi demo dilakukan demi menjaga kondusivitas dan yang terpenting, menjaga kemurnian aksi serta isu yang disuarakan.

Menurutnya, pihaknya telah berdialog bersama Wakapolres Mukomuko dan diputuskan bahwa aksi tetap berjalan, tetapi dilakukan dengan menyampaikan langsung tuntutan ke DPRD Mukomuko.

“Sejak pagi tadi kami berdialog dan berkonsultasi dengan Pak Wakapolres soal aksi demo ini. Dapat kesimpulan, aksi tetap berjalan namun penyampaian tuntutan dilakukan secara langsung,” tutur Irsyad.

Ia menambahkan, penyampaian tuntutan secara langsung itu diterima oleh pihak DPRD Mukomuko.

Baca juga: Modus 1 Keluarga di Mukomuko Bengkulu Curi 55 Ekor Sapi, Diangkut Pakai Mobil, Dijual ke Daerah Lain

Terkait aksi demo 3 September 2025, Irsyad memastikan tidak ada pergerakan massa. Jika ada, hal tersebut di luar tanggung jawab Aliansi Mukomuko Bangkit.

“Tuntutan sudah kami sampaikan secara langsung dengan DPRD Mukomuko. Soal aksi 3 September 2025, dari kami tidak ada pergerakan. Jika ada pergerakan massa, itu di luar Aliansi Mukomuko Bangkit,” jelasnya.

Irsyad menyebutkan, tuntutan yang disampaikan ke DPRD Mukomuko akan diteruskan ke DPR RI dan pemerintah pusat. 

Beberapa poin tuntutan antara lain percepatan pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset, pembatalan seluruh tunjangan bagi DPR RI yang dinilai menyakiti hati rakyat, serta mencermati Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi anggaran dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian masyarakat yang terdampak.