Korupsi RDTR di Bengkulu Tengah

Eksepsi Mantan Sekda Benteng Edy Hermansyah di Kasus korupsi RDTR Ditolak Majelis Hakim

Majelis hakim di pengadilan Tipikor Pengadilan Negeri (PN) Bengkulu menolak keberatan atau eksepsi dari mantan Sekda Benteng, Edy Hermansyah.

Penulis: Romi Juniandra | Editor: Yunike Karolina
Romi/TribunBengkulu.com
Penasehat hukum Mantan Sekda Benteng Edy Hermansyah, Panca Darmawan merespon penolakan eksepsi Mantan Sekda Benteng dalam perkara dugaan korupsi RDTR di Bengkulu Tengah, Kamis (22/9/2022). 

Laporan Reporter TribunBengkulu.com, Romi Juniandra


TRIBUNBENGKULU.COM, BENGKULU - Majelis hakim di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Pengadilan Negeri (PN) Bengkulu menolak keberatan atau eksepsi dari mantan Sekda Benteng, Edy Hermansyah dalam perkara korupsi RDTR di Bengkulu Tengah (Benteng), Kamis (22/9/2022).

Dalam persidangan, Ketua Majelis Hakim, Jon Sarman Saragih membacakan putusan majelis hakim yang menolak permohonan eksepsi terdakwa korupsi RDTR di Bengkulu Tengah, mantan Sekda Benteng seluruhnya.

"Memerintahkan penuntut umum pada Kejaksaan Negeri (Kejari) Bengkulu Tengah melanjutkan sidang pemeriksaan perkara (dugaan korupsi RDTR di Bengkulu Tengah, red)," kata Jon Sarman Saragih.

Sementara, penasehat hukum Edy Hermansyah, Panca Darmawan yang ditemui di sela persidangan mengatakan pihaknya memiliki alasan yang kuat untuk mengajukan eksepsi.

Dengan ditolaknya permohonan eksepsi oleh majelis hakim, maka alasan penolakan atau permohonan eksepsi ini nantinya akan dibuktikan di persidangan pembuktian.

"Dengan saksi, dengan bukti-bukti, bahwa apa yang kita eksepsikan itu kemarin adalah benar," kata Panca kepada TribunBengkulu.com.

Panca juga mempermasalahkan kasus ini kemudian ditangani oleh Kejari Bengkulu Tengah. Padahal, sebelumnya kasus ini ditangani oleh Polda Bengkulu.

"Kok grujuk-grujuk ke sini (Kejari Bengkulu Tengah). Kalau setahu saya, aturan mainnya itu, apabila sudah diperiksa oleh Polda, maka yang lain tak boleh memeriksa lagi," ungkap Panca.

Selain Edy Hermansyah, ada 2 orang lain yang juga menjadi terdakwa dalam kasus ini, yakni Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) saat itu di Bappeda Bengkulu Tengah, Dodi Ramadhan. 1 orang lainnya adalah Direktur Utama PT Bela Putera Interplan (BPI), Hassan Hussein.

Halaman
12
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved