Pemkab Kepahiang Usulkan Anggaran Penanganan Stunting ke Pemerintah Pusat

Laporan Reporter TribunBengkulu.com, Panji Destama

TRIBUNBENGKULU.COM, KEPAHIANG - Pemerintah Kabupaten Kepahiang mengusulkan anggaran penanganan stunting di Kabupaten Kepahiang. 

Wakil Bupati Kepahiang, Zurdi Nata menjelaskan, penanganan stunting sendiri sudah masuk ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.

"Harapannya anggaran stunting itu dapat ditingkatkan dan tentunya diperuntukkan sesuai peruntukkannya," ungkap Zurdi Nata saat diwawancarai oleh TribunBengkulu.com, pada Senin (24/7/2023). 

Lanjut Zurdi, untuk di APBD 2023 Kabupaten Kepahiang, anggaran penanganan stunting tidak ada. 

Namun Wakil Bupati menjelaskan, penanganan stunting ini tak bisa sendirian namun harus bersama-sama menangani personal stunting ini. 

"Jadi penanganan stunting juga tidak bisa sendirian, namun kita harus bergotong-royong untuk melakukan penanganan stunting ini," tuturnya. 

Zurdi memberikan contoh untuk penanganan stunting yang bersifat gotong-royong ini, misal dari Dinas Kesehatan ada pembagian tablet penambah darah dan pembagian makanan bergizi untuk bayi serta ibu hamil. 

Hal seperti itu, secara tidak langsung merupakan upaya penanganan stunting di Kabupaten Kepahiang. 

"Anggaran Stunting di APBD 2023 tidak ada, harapannya dari anggaran yang dikucurkan dari pemerintah pusat untuk pemerintah provinsi dapat mengalir ke pemerintah kabupaten, karena anggarannya nanti digunakan untuk membayar pendamping. Misal kita dapat bantuan dari pusat berupa tablet darah, kita butuh direalisasikan, jadi untuk kita butuh dana untuk membayar pendamping," tutupnya. 

Untuk diketahui, stunting di Kepahiang pada tahun 2021 hanya 22,9 persen dan meningkat di tahun 2022 kemarin menjadi 24,9 persen. 

Hal itu berdasarkan dari hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2022 mencatat angka stunting di Kabupaten Kepahiang mengalami peningkatan 2 persen.