TNI Keberatan Penetapan Tersangka Kepala Basarnas Marsdya Henri Alfiandi & Letkol Afri Budi oleh KPK

TRIBUNBENGKULU.COM - TNI mengaku keberatan dengan penetapan status tersangka Kepala Basarnas, Marsdya TNI Henri Alfiandi dan Letkol Afri Budi Cahyanto oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), terkait kasus dugaan suap proyek di Basarnas.

Hal itu lantaran TNI memiliki ketentuan dan aturan tersendiri dalam penetapan tersangka terhadap personel TNI yang diduga melakukan tindak pidana.

"Dari tim kami terus terang keberatan itu ditetapkan sebagai tersangka, khususnya yang militer, karena kami punya ketentuan sendiri, punya aturan sendiri," kata Danpuspom TNI, Marsda TNI Agung Handoko dalam konferensi pers di Mabes TNI, Jumat (28/7/2023) dikutip dari YouTube Puspen TNI.

Dikatakan Agung, pihaknya mengetahui adanya informasi Operasi Tangkap Tangan (OTT) tersebut dari pemberitaan di media, bukan dari KPK.

Setelah itu, Agung pun mengirimkan tim ke KPK untuk melakukan koordinasi.

Pada saat sampai di KPK, Agung mengatakan Letkol Afri sudah berada di gedung lembaga anti rasuah.

Setelah itu, koordinasi pun dilakukan dengan KPK agar proses hukum Marsdya Henri maupun Letkol Afri ditangani oleh Puspom TNI.

"Kita dari tim Puspom TNI, kita rapat gelar perkara yang pada saat gelar perkara tersebut akan diputuskan bahwa seluruhnya yang terkait pada saat OTT tersebut akan ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan alat bukti yang sudah cukup."

"Namun, pada saat press conference, statemen itu keluar bahwa Letkol ABC maupun Kabasarnas Marsdya HA ditetapkan sebagai tersangka," jelas Agung.

Untuk tahap selanjutnya, Agung mengatakan pihaknya akan mengikuti arahan Panglima TNI, Laksamana Yudo Margono agar setiap prajurit patuh pada aturan yang berlaku.

Dia menambahkan setiap personel TNI terbukti melakukan pelanggaran akan diberikan sanksi.

"Pada intinya, kami seperti apa yang disampaikan Panglima, sebagai TNI harus mengikuti ketentuan hukum dan taat pada hukum, itu tak bisa ditawar."

"Dan bisa kita lihat, siapapun personel TNI yang bermasalah selalu ada punishment," ujarnya.

KPK Sudah Tetapkan 5 Tersangka

Sebelumnya, KPK telah menetapkan lima orang tersangka dalam kasus dugaan suap terkait pengadaan peralatan pendeteksi korban reruntuhan tahun anggaran 2023.