Polda Bengkulu Mulai Periksa Saksi-saksi, Usut Laporan Pemalsuan Identitas Bupati Bengkulu Selatan

Laporan Reporter TribunBengkulu.com, Beta Misutra 

TRIBUNBENGKULU.COM, BENGKULU - Aliansi Selamatkan Bengkulu Selatan (ASBS), Senin (13/11/2023) kembali mendatangi Polda Bengkulu.

Kedatangan rombongan ASBS ke Polda Bengkulu hari ini, adalah untuk mempertanyakan lanjutan laporan mereka, terkait kasus dugaan pemalsuan identitas yang dilakukan Bupati Bengkulu Selatan, Gusnan Mulyadi.

Menanggapi terkait laporan tersebut, Polda Bengkulu menyatakan bahwa hingga saat ini mereka masih melakukan pemeriksaan saksi-saksi.

Atas laporan dugaan pemalsuan identitas yang dilakukan Bupati Bengkulu Selatan Gusnan Mulyadi tersebut.

Namun sayangnya pihak Polda Bengkulu masih belum mau membeberkan siapa saja saksi yang diperiksa, dalam kasus tersebut.

"Laporannya masih proses dan kita juga masih melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi," ungkap Kasubdit Kamneg Ditreskrimum Polda Bengkulu, AKBP Harry Irawan Sopiandi, Senin (13/11/2023).

Terpisah, Ketua ASBS Herman Lupti mengatakan, kehadiran mereka pada hari ini adalah untuk mempertanyakan perkembangan laporan mereka ke Polda Bengkulu sebelumnya.

Terkait dugaan pemalsuan identitas yang dilakukan oleh Bupati Gusnan yang dilaporkan pada tanggal 26 Juli 2023.

Dari hasil koordinasi yang mereka lakukan kepada penyidik Ditreskrimum Polda Bengkulu sebelumnya, penyidik mengatakan terlapor akan segera diperiksa.

Namun untuk melakukan pemanggilan tersebut penyidik akan mengirimkan surat untuk memohon izin pada Presiden RI Joko Widodo.

Pasalnya terlapor hingga saat ini masih menjabat sebagai bupati aktif di Kabupaten Bengkulu Selatan.

Saat itu ASBS diminta untuk menunggu selama 2 minggu, barulah selanjutnya pihak kepolisian akan memberikan kejelasan hukum terkait laporan mereka.

Sedangkan hari ini, tepat 2 minggu setelah mereka melakukan koordinasi dengan Polda Bengkulu sebelumnya.

"2 Minggu kita tunggu dan hari ini kita datang untuk mempertanyakan kasus yang kita laporkan pada bulan Juli 2023 lalu," ungkap Herman.

Herman juga mengatakan, mereka akan menempuh jalur hukum lainnya apabila laporan mereka tidak di proses oleh Polda Bengkulu.

Apalagi sebelumnya mereka sudah sempat ke melaporkan kejadian tersebut ke Bareskrim Polri, namum Bareskrim mengarahkan mereka untuk melapor ke Polda terlebih dahulu.

Ditambah penyidik hingga saat ini belum melakukan pemanggilan ataupun pemeriksaan terhadap terlapor dan status laporan belum digelar perkarakan.

"Kalau nanti dari sini tidak ada hasil, kita akan mencoba ke Irwasda, melayangkan surat ke Kompolnas hingga bersurat ke Kapolri dan Presiden," kata Herman.

Diberitakan sebelumnya, dari laporan pelapor, kronologis dugaan pemalsuan dokumen berupa Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Bermula dari Bupati Gusnan yang diduga melakukan perubahan status kependudukan dari Bengkulu ke Tanggerang.

Perubahan status kependudukan itu diduga dilakukan Gusnan pada tahun 2022, dengan merubah status kependudukannya baik KK maupun KTP. (Tri)

Dalam laporan tersebut Bupati Gusnan diduga telah melakukan pemalsuan indentitas ini di KTP dan kartu keluarga pada tahun 2022 lalu.

Sekitar bulan April 2022 lalu Bupati Gusnan memiliki KTP atas namanya yang beralamatkan di Tangerang, dan dengan pekerjaan sebagai Swasta.

Padahal pada saat itu Bupati Gusnan sudah menjabat sebagai Bupati Bengkulu Selatan.

Sedang untuk Kartu Keluarga diduga dipalsukan oleh Gusnan, seharusnya terlapor memliki anak 3 orang.

Akan tetapi pada KK tercantum memliki 2 orang, selain itu juga umur anak terlapor juga diduga dipalsukan lebih muda dari umur seharusnya.

Sehingga atas dasar itulah ASBS melaporkan Gusnan ke Polda Bengkulu atas dugaan pemalsuan identitas.

Baca juga: Siapa Nama Baru Usulan Pj Sekda? Begini Penjelasan Pj Walikota Bengkulu Arif Gunadi