Berita DPRD Provinsi Bengkulu

Komisi IV DPRD Provinsi Bengkulu Soroti Aduan Honorer, Mulai dari Formasi PPPK-Kelayakan Gaji

Ada sejumlah poin aduan yang disampaikan Forum Pegawai Tidak Tetap (PTT) Tenaga Administrasi Sekolah Provinsi Bengkulu ke DPRD Provinsi Bengkulu.

Penulis: Jiafni Rismawarni | Editor: Yunike Karolina
Jiafni Rismawarni/TribunBengkulu.com
Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Bengkulu Edwar Samsi. Sejumlah poin pengaduan diterima DPRD dari Forum PTT Tenaga Administrasi Sekolah Provinsi Bengkulu. 

Laporan Reporter TribunBengkulu.com, Jiafni Rismawarni

TRIBUNBENGKULU.COM, BENGKULU - Ada sejumlah poin aduan disampaikan Forum Pegawai Tidak Tetap (PTT) Tenaga Administrasi Sekolah Provinsi Bengkulu ke Komisi IV DPRD Provinsi Bengkulu

Hal ini diketahui dari audiensi honorer yang tergabung dalam Forum PTT Tenaga Administrasi Sekolah Provinsi Bengkulu ke Komisi IV DPRD Provinsi Bengkulu, Senin (4/3/2023).

"Pertama mereka mempertanyakan terkait dengan formasi yang diusulkan gubernur ke Kemenpan RB. Kurang lebih sekitar 500 an formasi. Kalau itu diajukan, mereka menilai bahwa itu tidak cukup. Karena untuk PTT saja jumlahnya hampir 4 ribu. Khususnya administrasi sekolah itu jumlah sampai 1.700, itu yang mereka keluhkan," kata Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Bengkulu Edwar Samsi. 

Ia menjelaskan selain kekecewaan tentang jumlah usulan formasi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) 2024. Para honorer ini juga mengungkapkan permohonan akan kenaikan gaji. 

"Juga terkait dengan adanya honor tambahan guru tanpa sepengetahuan mereka. Dan ini akan merugikan mereka yang sudah lama. Lalu terkait dengan besaran insentif, atau gaji. Mereka meminta agar setara dengan UMP," ujar Edwar Samsi.

Mengenai permintaan kenaikan gaji PTT agar setara dengan UMP Provinsi Bengkulu 2024, dilatarbelakangi dengan minimnya insentif gaji PTT tenaga administrasi sekolah di Provinsi Bengkulu

"Kalau pun mereka tidak lulus nanti mengikuti casn paling tidak gaji mereka sama dengan UMP. Wajar apa yang disampaikan mereka, dan itu akan kita sampaikan kepada bapak gubernur, agar betul-betul diperhatikan. Serta proses tesnya harus fair," beber Edwar Samsi. 

Di sisi lain, Ketua Forum PTT Provinsi Bengkulu Eflin Suryadi menjelaskan, pihaknya menyampaikan keluhan karena dari penyampaian Pemprov Bengkulu dirasa memang minim untuk usulan CASN 2024. Dengan hanya mengusulkan 500 kuota. 

"Jadi kita tetap mengawal PTT terutama yang usia lanjut, dan mengabdinya sudah lama agar diprioritaskan untuk tes PPPK," kata Eflin. 

Ia menjelaskan saat ini Pemprov Bengkulu telah mengusulkan hanya 500 kuota untuk CASN 2024.

Sementara jumlah honorer ada 4000 lebih. Selain itu untuk usulan formasi ini terbagi menjadi formasi guru dan tenaga teknis. 

"Padahal jumlah PTT SMA, SMK, SLB itu ada 1500 lebih. Di situ kekecewaan kita, sebenarnya kita minta agar pemerintah kita mengusulkan lebih banyak, sesuai kebutuhan kita," ucap Eflin. 

Baca juga: Curhat Honorer ke Komisi IV DPRD Provinsi Bengkulu, Kecewa Usulan PPPK Hanya 500 Kuota

 

Rekomendasi untuk Anda

Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved