Berita DPRD Provinsi Bengkulu
Komisi IV DPRD Provinsi Bengkulu Soroti Aduan Honorer, Mulai dari Formasi PPPK-Kelayakan Gaji
Ada sejumlah poin aduan yang disampaikan Forum Pegawai Tidak Tetap (PTT) Tenaga Administrasi Sekolah Provinsi Bengkulu ke DPRD Provinsi Bengkulu.
Penulis: Jiafni Rismawarni | Editor: Yunike Karolina
Laporan Reporter TribunBengkulu.com, Jiafni Rismawarni
TRIBUNBENGKULU.COM, BENGKULU - Ada sejumlah poin aduan disampaikan Forum Pegawai Tidak Tetap (PTT) Tenaga Administrasi Sekolah Provinsi Bengkulu ke Komisi IV DPRD Provinsi Bengkulu.
Hal ini diketahui dari audiensi honorer yang tergabung dalam Forum PTT Tenaga Administrasi Sekolah Provinsi Bengkulu ke Komisi IV DPRD Provinsi Bengkulu, Senin (4/3/2023).
"Pertama mereka mempertanyakan terkait dengan formasi yang diusulkan gubernur ke Kemenpan RB. Kurang lebih sekitar 500 an formasi. Kalau itu diajukan, mereka menilai bahwa itu tidak cukup. Karena untuk PTT saja jumlahnya hampir 4 ribu. Khususnya administrasi sekolah itu jumlah sampai 1.700, itu yang mereka keluhkan," kata Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Bengkulu Edwar Samsi.
Ia menjelaskan selain kekecewaan tentang jumlah usulan formasi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) 2024. Para honorer ini juga mengungkapkan permohonan akan kenaikan gaji.
"Juga terkait dengan adanya honor tambahan guru tanpa sepengetahuan mereka. Dan ini akan merugikan mereka yang sudah lama. Lalu terkait dengan besaran insentif, atau gaji. Mereka meminta agar setara dengan UMP," ujar Edwar Samsi.
Mengenai permintaan kenaikan gaji PTT agar setara dengan UMP Provinsi Bengkulu 2024, dilatarbelakangi dengan minimnya insentif gaji PTT tenaga administrasi sekolah di Provinsi Bengkulu.
"Kalau pun mereka tidak lulus nanti mengikuti casn paling tidak gaji mereka sama dengan UMP. Wajar apa yang disampaikan mereka, dan itu akan kita sampaikan kepada bapak gubernur, agar betul-betul diperhatikan. Serta proses tesnya harus fair," beber Edwar Samsi.
Di sisi lain, Ketua Forum PTT Provinsi Bengkulu Eflin Suryadi menjelaskan, pihaknya menyampaikan keluhan karena dari penyampaian Pemprov Bengkulu dirasa memang minim untuk usulan CASN 2024. Dengan hanya mengusulkan 500 kuota.
"Jadi kita tetap mengawal PTT terutama yang usia lanjut, dan mengabdinya sudah lama agar diprioritaskan untuk tes PPPK," kata Eflin.
Ia menjelaskan saat ini Pemprov Bengkulu telah mengusulkan hanya 500 kuota untuk CASN 2024.
Sementara jumlah honorer ada 4000 lebih. Selain itu untuk usulan formasi ini terbagi menjadi formasi guru dan tenaga teknis.
"Padahal jumlah PTT SMA, SMK, SLB itu ada 1500 lebih. Di situ kekecewaan kita, sebenarnya kita minta agar pemerintah kita mengusulkan lebih banyak, sesuai kebutuhan kita," ucap Eflin.
Baca juga: Curhat Honorer ke Komisi IV DPRD Provinsi Bengkulu, Kecewa Usulan PPPK Hanya 500 Kuota
| Usin Sembiring Sebut Kader Lingkungan Mampu Kurangi 3,2 Ton Sampah per Hari di Bengkulu |
|
|---|
| Respon Rohidin soal Pidato Presiden Jokowi, Rapat Paripurna HUT RI di DPRD Provinsi Bengkulu |
|
|---|
| Rekrutmen CPNS dan PPPK 2024, Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Bengkulu Pesankan Ini |
|
|---|
| 20 BSU Ikuti Pelatihan Pengelolaan Bioflok Ikan Air Tawar, Usin Sembiring Pesankan Ini |
|
|---|
| Tingkatkan Indeks Ketahanan Pangan, Komisi II DPRD Provinsi Bengkulu ke Jawa Barat |
|
|---|
