Profil Choirul Huda, Mantan Bupati Mukomuko yang Mendapat Tiket Golkar Maju Pilkada 2024

Lalu di tahun 2016, Huda kembali melaporkan harta kekayaannya sebesar Rp 4,4 miliar lebih per 13 Juli 2015.

Kemudian di tahun 2017, Huda yang saat itu sudah menjadi Bupati Mukomuko Priode 2016-2021, melaporkan harta kekayaannya sebesar Rp 5 miliar Lebih per tanggal 31 Maret 2018.

Di tahun 2018, harta kekayaan Huda kembali naik sebesar Rp 100 juta dengan total Rp 5,1 miliar lebih per tanggal 29 Maret 2019.

Pada tahun 2019, harta kekayaan Huda di sisa masa jabatannya sebagai Bupati Mukomuko, kembali naik Rp 200 juta dengan total sebesar Rp 5,3 miliar per tanggal 31 Maret 2020.

Respon Huda

Respon Choirul Huda Mantan Bupati Mukomuko tahun 2016-2021 kembali dapat mandat maju sebagai Calon Bupati Mukomuko untuk Pilkada 2024 mendatang.

Pasalnya Chairul Huda ikut hadir pada acara silaturahmi dan pengarahan dari Ketua Umum DPP Partai Goklar Airlangga Hartanto terkait bakal calon kepala daerah di Jakarta, pada Sabtu (6/4/2024) kemarin.

Huda diketahui mendapatkan mandat dari DPD I Provinsi Bengkulu, untuk kembali maju dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) atau Pemilihan Bupati (Pilbup) Mukomuko 2024.

Terkait hal itu, Huda saat dikonfirmasi, pada Selasa (9/4/2024) merespon perihal dirinya mendapatkan mandat untuk maju Pilbup 2024.

“Alhamdulillah saya mendapatkan mandat dari Pimpinan di DPP, saya ucapkan terimakasih,” ungkap Huda saat dikonfirmasi, Selasa (9/4/2024).

Terkait mandat yang diterima huda dari DPP Golkar, Huda juga akan melihat kedepannya seperti apa animo masyarakat.

Jika nanti memang animo masyarakat di Kabupten Mukomuko, untuk Huda kembali Maju pada Pemeilihan Bupati Mukomuko 2024.

“Mandat dari pimpinan harus dijalankan, bagaiaman nanti kita melihat animo masyarakat, intinya saya siap menjalankan mandat tersebut,” tutur Huda.

Selain itu, Huda juga menjelaskan terkait koalisi untuk Pemilihan Bupati Mukomuko 2024 nanti.

Pihaknya terbuka lebar untuk berkoalisi dengan partai manapun, tak menutup kemungkinan adanya koalisi di luar koalisi partai di pusat.