Petahana Rohidin Mersyah Tunggu PKPU, soal Bisa Maju atau Tidak di Pilgub Bengkulu 2024

Ia menjelaskan dalam rancangan Peraturan KPU RI tersebut tidak menjadikan Putusan MK Nomor 2/PUU-XXI/2023 sebagai konsiderans atau menimbang.

Jika rancangan peraturan KPU yang tidak dibuat berdasarkan Putusan MK Nomor 2/PUU-XXI/2023 disahkan seketika, maka Rohidin Mersyah bisa mencalonkan diri.

Akan tetapi resikonya, lanjutnya, ada saja pihak yang bisa mengajukan permohonan pengujian peraturan KPU ke Mahkamah Agung melalui mekanisme judicial review.

Kemudian resiko berikutnya, apabila Rohidin tetap ikut Pilkada 2024 maka lawannya mempunyai peluang hukum mengajukan permohonan perselisihan hasil Pilkada ke MK meminta diskualifikasi karena Peraturan KPU Bertentangan dengan Putusan MK.

"Ternyata aspirasi masyarakat supaya Peraturan KPU dibuat berdasarkan UU dan Putusan MK diakomodir oleh Komisi 2 DPR RI dalam RDP dengan KPU RI. Nah sekarang kita menunggu dulu mana dokumen resmi Peraturan KPU RI yang sudah disahkan dan diundangkan ke lembaran negara RI sebagai dokumen otentik," paparnya.

Sehingga apakah Rohidin Mersyah bisa maju kembali ke Pilgub Bengkulu, menurutnya, harus dipastikan dengan dokumen Peraturan KPU RI yang sah.

Sehingga berlaku mengikat sebagai landasan hukum pelaksanaan pilkada pada 27 November 2024.

"Kita butuh waktu menunggu KPU RI mengundangkan Peraturan KPU RI ke lembaran negara sebagai pengumuman resmi berlakunya suatu ketentuan hukum di Indonesia," beber Ahmad Wali.

Tidak hanya Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah, namun pencalonan Bupati Bengkulu Selatan Gusnan Mulyadi juga menuai polemik.

Keduanya pernah menjabat sebagai Plt Gubernur Bengkulu dan Plt Bupati Bengkulu Selatan. Menggantikan Gubernur Ridwan Mukti dan Bupati Dirwan Mahmud yang tersandung kasus korupsi.

Ada yang beranggapan saat sebagai plt hingga dilantik definitif sudah terhitung menjabat 1 periode pasca putusan MK Nomor 02/PUU-XXI/2023 terhadap uji materi Undang-Undang Nomor 10/2016 tentang Pilkada.

Sehingga saat keduanya terpilih kembali pada Pilkada 2020 maka ada yang beranggapan dihitung untuk periode kedua.