Makin Panas Pemakzulan Gibran, Advokat dan Purnawirawan TNI Sepakat Lengserkan Tapi DPR Slow Respon?

Kata Puan, surat memang sudah diterima oleh Setjen DPR sejak masa reses di pertengahan Juni kemarin, namun, DPR RI baru sekitar sepekan memasuki masa persidangan.

"Ya (surat dikirim) dalam masa reses, tapi kan dibukanya baru Selasa lalu masa sidangnya dan surat yang ada masih banyak sekali," tandas dia.

Purnawirawan TNI Geram 

Mantan Wakil Panglima TNI Jenderal (Purn) Fachrul Razi mengungkap rencana untuk mendekati Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), di tengah mandeknya usulan mereka di parlemen. 

Pendekatan kepada SBY disebut akan dilakukan secara informal untuk mencari tahu keberpihakannya dalam gerakan ini. 

"Kalau soal menemui itu kan bisa tertutup, ya. Mungkin nanti kita cari pendekatan-pendekatannya tidak formal," kata Fachrul Razi dalam jumpa pers di Jakarta Selatan, dikutip Rabu (2/7/2025).

Fachrul menilai SBY memiliki sikap yang berbeda dengan Presiden Jokowi pasca-pensiun dari jabatannya. Menurutnya, SBY tidak lagi ikut campur dalam urusan politik praktis, sebuah sikap yang dianggap kontras.

"Kalau Pak SBY berbeda banget dengan Pak Jokowi. Begitu selesai masa tugasnya, dia enggak cawe-cawe lagi. Sehingga kita ingin tahu bagaimana keberpihakannya terhadap apa yang sedang kita lakukan," jelas Fachrul.

Langkah ini diambil setelah surat usulan pemakzulan yang dikirim oleh Forum Purnawirawan Prajurit TNI ke DPR belum menunjukkan progres signifikan. 

Reaksi Pakar 

Refly mengatakan, surat usulan pemakzulan memang harus disampaikan ke DPR, namun 500-an wakil rakyat itu hanya instrumen.

Baginya, penentu sesungguhnya lanjut atau tidaknya pemakzulan tergantung elite politik.

“Makanya kan saya tadi bilang, bukan parlemen yang akan menentukan, tapi elite sama arus bawah. Kalau parlemen itu cuma instrumennya saja, cuma pintu masuknya saja,” tutur Refly dalam dialog Kompas Petang, Kompas TV, Rabu (2/7/2025).

Elite yang dimaksud Refly ada delapan orang. Dia pun menyebutkan beberapa nama di antaranya.

Jika merujuk peta politik DPR, delapan orang itu adalah para pemimpin partai yang ada di parlemen.