BPJS Kesehatan dan Pemprov Bengkulu Perkuat Validasi Data PNS serta Aparatur Desa

“Hari ini kita melaksanakan rekonsiliasi iuran BPJS, baik untuk PNS, PPPK, DPRD, maupun masyarakat umum, termasuk PBI. Ini untuk memastikan penyamaan persepsi dan penyelesaian tunggakan,” ujar Khairil.

Adanya pengurangan kuota PBI sekitar 90 ribu peserta, sehingga perlu dilakukan evaluasi dan penyesuaian data kepesertaan.

Selain itu, masih ditemukan sejumlah daerah yang belum optimal dalam mendaftarkan aparatur desa ke BPJS Kesehatan.

“Ada beberapa kabupaten yang perangkat desanya belum seluruhnya terdaftar dan aktif. Ini yang kita dorong agar segera diselesaikan, sehingga seluruh lapisan masyarakat dapat terlindungi,” tegasnya.

Pemerintah Provinsi Bengkulu menargetkan tingkat keaktifan peserta BPJS Kesehatan dapat dipertahankan bahkan ditingkatkan dari angka saat ini yang berada di kisaran 86 persen.

Melalui rekonsiliasi ini, diharapkan sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota semakin kuat dalam menjamin keberlangsungan program jaminan kesehatan bagi seluruh masyarakat.