Berita Bengkulu Tengah

Kemensos Dinilai Lamban Perbarui Data Bansos, Kades di Bengkulu Tengah Jadi Sasaran Keluhan Warga

Polemik data bantuan sosial (bansos) masih menjadi keluhan pemerintah desa di Bengkulu Tengah.

Penulis: Suryadi Jaya | Editor: Hendrik Budiman
Suryadi Jaya/TribunBengkulu.com
DATA BANSOS - Bupati Bengkulu Tengah, Rachmat Riyanto (kiri) saat berfoto bersama dengan Kades Renah Semanek, Ismail Bakaria (kanan), Senin (10/11/2025). Polemik data bantuan sosial (bansos) masih menjadi keluhan pemerintah desa di Bengkulu Tengah. 

Ringkasan Berita:
  • Pembaruan data penerima karena sistem dari Kemensos tidak memberikan ruang perubahan meski kondisi warga sudah berbeda
  • Pemerintah desa telah berulang kali mengajukan pembaruan data sesuai kondisi terbaru di lapangan, namun data tersebut tidak kunjung diperbarui oleh pihak kementerian.

 

Laporan Reporter TribunBengkulu.com, Suryadi Jaya

TRIBUNBENGKULU.COM, BENGKULU TENGAH - Polemik data bantuan sosial (bansos) masih menjadi keluhan pemerintah desa di Bengkulu Tengah.

Kepala Desa Renah Semanek, Ismail Bakaria, mengaku kesulitan memperbarui data penerima karena sistem dari Kemensos tidak memberikan ruang perubahan meski kondisi warga sudah berbeda.

Menurut Ismail, meskipun pemerintah desa telah berulang kali mengajukan pembaruan data sesuai kondisi terbaru di lapangan, namun data tersebut tidak kunjung diperbarui oleh pihak kementerian.

“Data bansos dari Kemensos itu sangat sulit diubah, padahal sudah kita usulkan setiap tahun. Baik melalui operator desa, Dinas Sosial, bahkan sampai ke kementerian langsung, tapi hasilnya tetap sama,” ujar Ismail, Selasa (11/11/2025).

Ia menambahkan, persoalan ini semakin pelik karena dalam data penerima bansos yang beredar, masih tercantum warga yang sudah meninggal dunia dan bahkan ada yang kini sudah tergolong keluarga mampu.

“Parahnya, ada nama warga yang sudah meninggal tetap tercatat sebagai penerima bansos. Sementara warga yang benar-benar membutuhkan justru tidak mendapat bantuan,” keluhnya. 

Ismail juga menegaskan bahwa akibat kondisi ini, pemerintah desa sering menjadi sasaran keluhan masyarakat. 

Warga mengira bahwa seluruh penerima bansos merupakan hasil usulan dari pemerintah desa, padahal kenyataannya data tersebut sepenuhnya bersumber dari kementerian.

“Selalu kami yang disalahkan. Padahal masyarakat desa tidak tahu bahwa data penerima bansos itu berasal dari pusat, bukan dari pemerintah desa,” tegas Ismail.

Baca juga: Pelaku Pembunuhan Anak Tiri di Bengkulu Tengah Kini Bisa Dibesuk, tapi dengan Syarat Khusus

 

Ia berharap pemerintah pusat, melalui Kementerian Sosial, dapat meninjau kembali sistem pendataan bansos agar lebih akurat dan mudah diperbarui.

Dengan begitu, penyaluran bantuan bisa lebih tepat sasaran dan benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan.

Sementara itu, Bupati Bengkulu Tengah, Rachmat Riyanto mengaku, pihaknya akan segera menindaklanjuti permasalahan terkait dana penerima bansos ini.

"Insyaallah, nanti saya bersama Dinsos akan ke Kemensos untuk membahas hal ini, karena hal ini tidak hanya terjadi di Bengkulu Tengah tetapi di seluruh Indonesia. Sementara ini mohon bersabar terlebih dahulu," ucap Bupati.

Rekomendasi untuk Anda

Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved