Kabupaten Tercekik! DPRD Tegaskan Utang DBH Bengkulu Harus Jadi Prioritas

Masalah keterlambatan pembayaran DBH ini sebenarnya sudah terjadi sejak tahun 2022, dan selalu menjadi sorotan DPRD.

Namun, hingga kini belum ada langkah dari Pemprov untuk melunaskannya.

Dalam pembahasan KUA-PPAS kemarin, DPRD menegaskan agar pelunasan hutang DBH menjadi prioritas utama dalam APBD 2025.

“Kita minta TAPD dan Gubernur jangan dulu bicara proyek baru kalau utang lama belum diselesaikan. Masyarakat di daerah menunggu realisasi DBH ini. Kalau tak dibayar, sama saja mematikan fiskal kabupaten/kota,” papar Edwar.

Menurut DPRD, persoalan DBH bukan sekadar urusan administrasi, tapi menyangkut keadilan fiskal dan kredibilitas keuangan daerah. 

Bila dibiarkan berlarut, kepercayaan antara pemerintah kabupaten dan provinsi bisa hancur.

Para kepala daerah di Bengkulu sebelumnya juga telah menyuarakan kekecewaan mereka terhadap lambatnya pencairan DBH, sebab dana itu menjadi tumpuan utama untuk pelayanan publik mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga pembangunan ekonomi lokal.

Kini, tekanan politik terhadap Pemprov Bengkulu kian menguat.

DPRD menegaskan, utang DBH bukan sekadar angka di atas kertas, tetapi hak masyarakat di daerah yang harus segera dikembalikan.

“Utang DBH ini, merupakan hak untuk masyarakat di daerah dan harus segera dikembalikan,” tutup Edwar.