Sosok Nazaruddin Dek Gam Ketua MKD DPR RI, Putuskan Nasib Kelima Anggota DPR Nonaktif Hari Ini

- FORKI (Federasi Olahraga Karate Indonesia), Sebagai: Ketua Harian. Tahun: 2007 - 2011

- PERTI (Persatuan Tarbiyah Islam), Sebagai: Bendahara Umum. Tahun: 2006 - 2012

- Garda Bangsa Aceh, Sebagai: Ketua. Tahun: 2004 - 2009

- SOBSI (Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia), Sebagai: Bendahara . Tahun: -

Riwayat Pergerakan

- Komunitas Warga Leupung Seluruh Aceh - Penasehat.

- Yayasan Sinar Harapan - Pendiri Sekaligus Ketua.

- Relawan Perempuan Cut Meutia Gemilang - Pembina.

- Persatuan Pemuda Gemilang Kota Banda Aceh - Ketua Dewan Penasehat.

Tanda Penghargaan

-Youth Enterpreneurship of The Year tahun 2016 oleh Persatuan Pemuda Gemilang

-Tokoh Muda Peduli Olah Raga 2018 oleh Pemrintah kota Banda Aceh

Baca juga: Nasib Ahmad Sahroni, Uya Kuya Hingga Eko Patrio Diputuskan MKD DPR RI Hari Ini

Penentuan Nasib 5 Anggota Dewan Nonaktif

Hari ini merupakan penentuan nasib anggota DPR Nonaktif, Ahmad Sahroni, Uya Kuya, Eko Patrio Nafa Urbach, dan Adies Kadir.

Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI akan menggelar sidang putusan dugaan pelanggaran kode etik 5 anggota dewan nonaktif hari ini, Rabu (5/11/2025).

Hari ini merupakan penentuan nasib anggota DPR Nonaktif, Ahmad Sahroni, Uya Kuya, Eko Patrio Nafa Urbach, dan Adies Kadir

Sidang putusan dugaan pelanggaran kode etik ini dibenarkan oleh Ketua MKD DPR RI Nazaruddin Dek Gam.

“Ya benar,” ujar Ketua MKD DPR RI Nazaruddin Dek Gam saat dikonfirmasi soal kabar pembacaan putusan dalam sidang yang akan digelar pada Rabu pagi ini dilansir dari Kompas.com

Berdasarkan informasi agenda alat kelengkapan dewan (AKD) DPR RI pada Rabu (5/11/2025), MKD bakal menggelar sidang pembacaan putusan pada pukul 10.30 WIB.

Untuk  tambahan informasi MKD DPR telah memulai persidangan terhadap lima anggota DPR nonaktif, yakni Adies Kadir, Surya Utama (Uya Kuya), Eko Hendro Purnomo (Eko Patrio), Ahmad Sahroni, dan Nafa Urbach.

Adies Kadir dilaporkan ke MKD akibat pernyataannya soal tunjangan anggota DPR yang akhirnya memicu reaksi di masyarakat.

Uya Kuya dilaporkan ke MKD karena dinilai telah melakukan tindakan yang tidak pantas selama sidang resmi kenegaraan.

Ahmad Sahroni dialporkan ke MKD atas ucapannya atau pernyataan langsung di hadapan publik dengan menggunakan diksi yang tidak pantas.

Lalu Nafa Urbach diduga melanggar kode etik atas pernyataannya yang memberikan kesan hedonis dan tamak.

Nafa Urbach disebut menyampaikan bahwa kenaikan gaji dan tunjangan merupakan sebuah kepantasan dan kewajaran bagi anggota DPR RI.

Eko Patrio dilaporkan atas gestur yang merendahkan lembaga DPR RI dengan cara berjoget dalam Sidang Tahunan MPR RI 2025 dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI pada tanggal 15 Agustus 2025.

Kelima anggota telah dinonaktifkan dari partainya masing-masing usai aksi dan pernyataan mereka dianggap memicu kemarahan publik,  hingga berujung demonstrasi yang terjadi pada Agustus 2025 lalu.

Ketua MKD DPR RI terima surat

Dek Gam menjelaskan, MKD telah menerima surat dari pimpinan DPR untuk melakukan pemeriksaan pendahuluan atas peristiwa yang menyita perhatian publik sejak 15 Agustus hingga 3 September 2025.

“MKD mendapat surat dari pimpinan DPR untuk melakukan pemeriksaan pendahuluan guna mencari kejelasan terkait rangkaian peristiwa yang mendapat perhatian publik,” ujar Dek Gam di Gedung DPR, Senin (3/11/2025).

Menurut Dek Gam, polemik bermula dari beredarnya narasi bahwa sejumlah anggota DPR berjoget dalam Sidang Tahunan MPR RI 2025 karena gaji dan tunjangan mereka naik.

Tindakan tersebut dinilai tidak etis dan mencoreng marwah lembaga.

“Setelah sidang tersebut, beberapa anggota DPR RI dituduh menyampaikan kalimat dan melakukan gestur yang tidak etis,” ujarnya.

Sidang MKD akan menentukan apakah kelima anggota DPR tersebut terbukti melanggar kode etik dan sanksi apa yang akan dijatuhkan. 

Sementara itu, Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan pimpinan DPR akan menindaklanjuti apapun hasil sidang Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) terkait lima anggota DPR yang saat ini berstatus nonaktif.

“Terkait sidang MKD, sidang MKD masih berjalan prosesnya. Kita akan tindak lanjuti sampai nanti keputusannya seperti apa,” ujar Puan dalam konferensi pers pimpinan DPR usai rapat paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (4/11/2025).

Menurut Puan, pimpinan DPR menghormati seluruh mekanisme penegakan kode etik yang sedang berjalan di MKD, dan masih menunggu hasil akhir keputusannya.