OPINI, Tito: Saya Juga KAHMI

“Saya bilang ke ibu Sri Mulyani (Menkeu sebelum reshuffle), kalau saya masuk STAN, mungkin sekarang saya jadi anak buah ibu di Kemenkeu. Saya juga candaian ibu Retno, kalau saya masuk HI, mungkin sekarang saya jadi anak buah ibu Retno (Menlu Retno Marsudi, red), jadi Dirjen apa gitu,” kata Tito sambil tertawa.

Keputusannya masuk Akpol ternyata tepat. Di kepolisian, karir Tito moncer. Dia melangkahi beberapa angkatan saat menjadi pucuk pimpinan Polri.

Pengalamannya antara lain pernah menjadi Kepala Densus 88 Anti Teror, Kepala BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Terorisme) hingga menjadi menjadi Kapolda  Papua dan Kapolda Metro Jaya. Kapolda idaman para perwira Polri. 

Karir kepolisiannya melesat di era Jokowi. Saat itu yang diproyeksikan menjadi Kapolri awalnya adalah Budi Gunawan (BG). Perwira polisi senior yang dikenal orang dekat Megawati.

BG diajukan sebagai calon tunggal Kapolri oleh Jokowi. Namun di tengah jalan, dia ditetapkan tersangka oleh KPK. Langkah BG menuju Bhayangkara 1 terjegal.

Nama Badrodin Haiti yang waktu itu menjabat Wakapolri diusulkan menjadi Kapolri. Badrodin tidak lama  menjadi Kapolri, karena keburu pensiun.

Tito lalu menjadi pilihan utama Jokowi. Dia dianggap sosok menonjol dan cerdas. Jenderal sekaligus bergelar akademis profesor.

Tidak banyak jenderal polisi di Indonesia bergeral profesor ataupun PhD.

Gelar profesor diperoleh Tito dari PTIK (Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian) pada 2017. Sebelumhya Tito menyandang gelar akademis PhD dari Nanyang Technological University Singapura. 

Dia dilantik menjadi Kapolri mulai 13 Juli 2016 - 22 Oktober 2019.  Setelah Jokowi menang Pilpres periode kedua, Tito masuk kabinet Jokowi-Ma’ruf Amin menjabat Mendagri hingga  masa jabatan Presiden Jokowi berakhir 20 Oktober 2024. Di era Presiden Prabowo - Gibran, Tito kembali dipercaya meneruskan jabatan Mendagri hingga sekarang. 

Baca juga: Opini: Huru-hara Pajak Melejit, Pemerintah Vs Rakyat

Isu Strategis

Malam itu, di Swissbell Hotel Kota Batam, Tito memaparkan sejumlah isu penting dan strategis di bidang ekonomi, sosial politik, pemerintahan, kedaulatan negara, dan sempat menyinggung prahara Agustus 2025. 

Di bidang politik, Tito mengupas sistem Pilkada langsung. Bila mencermati pemaparan Tito, aroma Pilkada dikembalikan ke DPRD semakin menguat.

“Saya kira semua sudah tahu , salah satu kelemahan Pilkada langsung adalah biaya yang sangat tinggi,” katanya. 

Pernyataan senada pernah juga disampaikan Presiden Prabowo Subianto tidak lama setelah dilantik menjadi Presiden.