Kejati Bengkulu Telusuri Keterlibatan Kades dalam Kasus Korupsi Tol Bengkulu-Taba Penanjung

Ringkasan Berita:

• Kejati Bengkulu selidiki keterlibatan kades dalam pengusutan dugaan korupsi pembebasan lahan Tol Bengkulu
• Kasus dugaan korupsi tol Bengkulu berawal dari adanya ketidakbenaran dalam proses penilaian dan pembayaran ganti rugi lahan warga yang terkena dampak pembangunan
• Kejati Bengkulu sementara ini telah menetapkan empat orang tersangka dalam perkara dugaan korupsi pembebasan lahan Tol Bengkulu-Taba Penanjung

Laporan Reporter TribunBengkulu.com, Beta Misutra

TRIBUNBENGKULU.COM, BENGKULU – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bengkulu terus menggeber pengusutan dugaan korupsi pembebasan lahan jalan Tol Bengkulu–Taba Penanjung. 

Tim penyidik Bidang Pidana Khusus (Pidsus) Kejati Bengkulu memastikan penyidikan terhadap perkara tersebut masih terus berjalan secara intensif, termasuk mendalami peran pihak-pihak yang terlibat dalam proses pembebasan lahan.

Kasi Penyidikan Kejati Bengkulu, Danang Prasetyo, menegaskan tim penyidik masih melakukan pendalaman menyeluruh terhadap seluruh pihak.

Tidak terkecuali para kepala desa yang memiliki peran dalam proses pembebasan lahan tersebut, terutama pada periode tahun 2019 hingga 2020.

"Penyidikannya masih berlanjut. Keterlibatan semua pihak, termasuk para Kepala Desa juga bakal kita dalami," ungkap Danang, Jumat (31/10/2025).

Menurut Danang, pihaknya tidak bisa membeberkan secara rinci terkait bentuk pendalaman yang dilakukan, terhadap pihak-pihak yang diduga mengetahui atau turut serta dalam proses pembebasan lahan proyek strategis nasional itu. 

Hal ini dikarenakan proses penyidikan masih berlangsung dan membutuhkan kehati-hatian.

"Secara teknis seperti apa pendalaman terhadap keterlibatan yang dimaksud, tidak mungkin disampaikan sekarang. Yang jelas, dugaan perkara korupsi dalam proses pembebasan lahan untuk pembangunan jalan Tol masih terus kita dalami, dan serangkaian pemeriksaan terus dilakukan," kata Danang.

Kasus dugaan korupsi ini berawal dari adanya ketidakbenaran dalam proses penilaian dan pembayaran ganti rugi lahan warga yang terkena dampak pembangunan jalan tol. 

Sejumlah kejanggalan ditemukan, termasuk perbedaan antara hasil penilaian dengan kondisi faktual di lapangan, serta dugaan adanya manipulasi data yang menyebabkan terjadinya mark up nilai lahan.

Dari hasil penyidikan sementara, Kejati Bengkulu telah menetapkan empat orang tersangka dalam perkara ini. 

Penetapan pertama dilakukan terhadap mantan Kepala ATR/BPN Kabupaten Bengkulu Tengah, Hazairin Masrie, dan seorang staf bernama Ahadiya Seftiana. 

Keduanya diduga memiliki peran dalam proses administrasi dan validasi data lahan yang bermasalah.

Selanjutnya pada 28 Oktober 2025, Kejati Bengkulu kembali menetapkan seorang pengacara bernama Hartanto sebagai tersangka ketiga.