Arteria Dahlan Belum Hadir saat RDPU Dengan Mahfud MD dan Sri Mulyani Dibuka

TRIBUNBENGKULU.COM - Arteria Dahlan, Anggota Komisi III DPRRI belum hadir saat RDPU (Rapat Dengar Pendapat Umum) dibuka oleh pimpinan Komisi III Ahmad Sahroni, pada Selasa (11/4/2023) pukul 14.00 WIB.

Arteria yang biasa duduk di saya kanan di hadapan pimpinan komisi tampak belum hadir.

Sampai Mahfud MD memulai paparannya Arteria belum hadir.

Sampai saat berita ini diturunkan, sidang sedang berlangsung.

Sehingga rapat tersebut dinyatakan kuorum, meski baru dihadiri 27 anggota.

DPR Undang Mahfud dan Sri Mulyani

Komisi III DPR RI akan kembali menggelar rapat dengar pendapat (RDP) terkait transaksi mencurigakan Rp 349 triliun pada Selasa (11/4/2023).

Hal itu diungkapkan, Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani, pada Senin (10/4/2023).

"Besok Insya allah. Siang," kata Arsul di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (10/4/2023).

Menurut Arsul, RDP tersebut akan dihadiri Menkopolhukam Mahfud MD, Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Ivan Yustiavandana.

"Yang saya dengar baik Pak Mahfud, Sri Mulyani maupun Kepala PPATK akan hadir," ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, Komisi III DPR RI berencana kembali menggelar rapat membahas transaksi janggal Rp 349 Triliun pada pekan depan, atau sebelum memasuki masa reses.

Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani mengungkapkan, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD, dan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani, hingga Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana terkonfirmasi bakal menghadiri rapat tersebut.

"Insyaallah sih infonya semua sudah mengonfirmasi akan hadir," kata Arsul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (5/4/2023).

Arsul mengatakan tidak menutup kemungkinan dibentuk panitia khusus (pansus) setelah rapat pekan depan selesai.

Namun yang jelas, Komisi III DPR ingin membongkar permasalahan ratusan triliun transaksi janggal yang terjadi di lingkungan Kementerian Keuangan.

"Keinginan kita semua itu, kasusnya itu bisa dibongkar diurai tentu secara proporsional," ujar Arsul.

"Nah apakah untuk sampai ke sana itu perlu dorongan pansus atau tidak maka sekali lagi kita perlu nanti lihat apa yang akan terjadi di rapat, yang jelas pasti pansus itu opsi yang tidak boleh ditutup menurut saya," tandasnya.

Untuk diketahui, sebelumnya Komisi III sudah lebih dulu menggelar rapat kerja dengan Kepala PPATK pada 21 Maret 2023.

Kemudian, Komisi III menggelar rapat dengan Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang dihadiri Mahfud MD dan Kepala PPATK pada 29 Maret 2023.

Namun Menkeu Sri Mulyani berhalangan hadir dalam rapat tersebut.