OTT Pungli 3 Oknum PNS Kemenhub di Jembatan Timbang Bengkulu, Ketiganya Beraksi Sejak Lama

Pungli Oknum Kemenhub Penyebab Banyaknya Kendaraan Lebihi Tonase Bisa Melintas

Laporan Reporter TribunBengkulu.com, M. Rizki Wahyudi 

TRIBUNBENGKULU.COM, REJANG LEBONG - Tiga oknum PNS Kementrian Perhubungan (Kemenhub) terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Polda Bengkulu di jembatan timbang yang ada di Jalan Lintas Curup-Lubuklinggau.

Diduga aksi pungli inilah yang kerap membuat banyaknya kendaraan melebihi tonase tapi masih bisa melintas.

Dimana kendaraan yang melebihi tonase itu banyak ditemukan terutama kendaraan angkutan batubara.

Aksi pungli itu telah terjadi sejak lama bagaimana tidak, keresahan masyarakat akan banyaknya kendaraan melebihi tonase namun masih bisa tembus melewati timbangan menjadi pertanyaan.

Tak sedikit perbincangan itu menjadi pembahasan dan akhirnya terbukti bahwa memang ada pungli disana.

Jika sesuai aturan saat ada kendaraan yang melebihi tonase dan hendak melintasi timbangan, maka kendaraan itu akan diminta membongkar muatan terlebih dahulu. Juga terkait KIR kendaraan, apabila KIR mati maka harusnya diganti dengan proses pembuatan yang sesuai aturan.

Dimana banyaknya laka tunggal akibat kendaraan melebihi tonase di Rejang Lebong sejak beberapa bulan terakhir ini sangat sering terjadi. Kebanyakan kendaraan itu tidak kuat menanjak tebingan di Jalur Simpang Macang - Simpang Merigi hingga akhirnya terguling.

Baca juga: Modus Pungli 3 PNS Kemenhub Kena OTT di Jembatan Timbang Bengkulu, Lebihi Tonase Diminta Beli Kupon

Kepala BPTD Wilayah III Bengkulu, Teguh Ilman Santoso membenarkan bahwa tiga oknum pegawai yang di OTT oleh Polda Bengkulu merupakan pegawai Kemenhub ditempatnya.

Namun untuk modus pungli dengan cara memainkan timbangan, pihaknya mengaku tidak tau persisnya seperti apa.

"Benar, 3 oknum pegawai itu memang benar pegawai Kemenhub,"sampai Teguh.

Teguh juga menyebut, pihaknya memastikan untuk kedepan akan memperketat lagi pengawasannya.

Terutama jika adanya oknum-oknum nakal yang masih saja melakukan pungli.

Pihaknya juga sudah kami melarang petugas dari Kemenhub itu mengurus KIR karena memang bukan tugas dan fungsinya. Terkait KIR sendiri memang kewenangan dan pelaksanannya ada di kabupaten/kota.