Pakar Pendidikan Universitas Bengkulu Soroti Program Sekolah Rakyat Presiden Prabowo

Laporan Reporter TribunBengkulu.com, Jiafni Rismawarni 

TRIBUNBENGKULU.COM, BENGKULU - Pakar Pendidikan dari Universitas Bengkulu (Unib) Prof. Dr. Sudarwan Danim angkat bicara soal Program Sekolah Rakyat.

Belakangan Program Sekolah Rakyat yang digagas Presiden Prabowo Subianto menjadi sorotan publik.

Di Kota Bengkulu tahun ini mendapatkan 50 kuota siswa baru Program Sekolah Rakyat.

Sudarwan Danim mengatakan bahwa setiap kebijakan untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia harus diterima dengan baik.

Hanya saja ia sendiri tidak memahami akan filosofi dari Program Sekolah Rakyat ini. 

"Tapi, saya tidak memahami filosofi dasarnya. Kalau ini dimaksudkan untuk memberi layanan pendidikan, katakanlah bagi anak-anak dari keluarga miskin secara ekstrim atau terbatas akses bersekolah karena aneka alasan, toh tetap bisa dilayani oleh sekolah-sekolah," kata Sudarwan, Senin (5/5/2025).

Lanjutnya, sekolah-sekolah ini maksudnya adalah sekolah yang berada di bawah koordinasi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen). 

Termasuk juga sekolah yang ada di luar kementerian ini. Misalnya, ada Kementerian Agama (Kemenag) yang menangani pendidikan secara berjenjang. 

"Jika ada pertimbangan khusus untuk anak-anak dari keluarga dengan latar belakang dan kondisi tertentu, kan pemerintah bisa membuat kebijakan afirmasi. Akan lebih elegan jika mereka bersekolah di SD, MTs, dan sejenisnya. Juga ada pesantren yg tata kelolanya cenderung mandiri," paparnya.

Menurutnya, kebijakan akan adanya Program Sekolah Rakyat ini kurang tepat. Lantaran, dari pengelolaan program ini juga kurang pas ditangani oleh Kementerian Sosial. 

"Bagi saya, kebijakan ini tidak tepat. Pengelolaan Sekolah Rakyat di bawah Kementerian Sosial pun, bagi saya ini salah alamat, karena tidak tercakup tugas dan fungsi kementerian ini," jelas Sudarwan. 

Ia menjelaskan tidak mudah untuk membangun sekolah rakyat, dengan standar kualitas tertentu.

Apalagi dilihat dari sisi penyediaan guru, kurikulum dan bahan ajar, sarana dan prasarana, proses pembelajaran, tata kelola dan lain-lain.

"Jangan-jangan nanti sekolah rakyat ini menjelma semacam panti sosial atau sekadar rumah singgah. Bahwa kemudian dijanjikan sekolah rakyat akan menjelma sebagai boarding school, membekali siswa dengan keterampilan khusus, membina karakter, dan lainnya ya, bolehlah. Tapi dugaan saya, janji itu tidak akan semanis faktanya," sentil Dekan FKIP Universitas Bengkulu ini.