OPINI: Bengkulu, Kaya tapi Tak Tiba

Apa identitas ekonomi Bengkulu? Ini pekerjaan rumah yang harus kita jawab bersama. Bengkulu harus menemukan narasi unggulannya.

Apakah itu kopi organik? Wisata geopark? Tambang yang ramah lingkungan? Narasi ini penting, karena dari sinilah strategi pembangunan bermula.

Ketika kita bicara konektivitas, jangan hanya dibayangkan sebagai jalan dan pelabuhan. Konektivitas juga menyangkut ekosistem digital.

Di era sekarang, pelaku UMKM butuh akses bukan hanya ke pasar lokal, tapi juga ke pasar daring. Bengkulu harus membangun digital infrastructure yang merata.

Jangan hanya kota yang terkoneksi. Desa juga harus terhubung. Karena ke depan, ekonomi desa akan menjadi penentu daya saing regional.

Kita butuh yang saya sebut sebagai "agent of orchestrator". Pemerintah daerah bukan hanya pelaksana proyek, tapi harus menjadi konduktor pembangunan.

Merekalah yang menyambungkan kampus, pelaku usaha, investor, dan masyarakat sipil dalam satu orkestrasi.

Tanpa itu, pembangunan akan jadi simfoni yang kehilangan harmoni. Semua jalan sendiri-sendiri, dan akhirnya stagnan di tengah jalan.

Bengkulu bisa belajar dari daerah lain yang sudah sukses melakukan lompatan. Lihat Banyuwangi yang dulu dianggap daerah tertinggal, sekarang jadi rujukan nasional.

Mengapa bisa? Karena mereka berani membongkar pola pikir lama, berani mengambil risiko, dan memanfaatkan momentum digitalisasi. Bengkulu pun bisa.

Tapi butuh pemimpin yang punya visi jauh ke depan. Yang bukan hanya berpikir tentang jabatan lima tahun, tapi warisan jangka panjang.

Salah satu masalah utama Bengkulu adalah ketergantungan pada sektor primer. Ini membuat daerah ini sangat rentan terhadap fluktuasi harga pasar dunia. Saat harga sawit jatuh, ekonomi lokal ikut terpuruk.

Saat cuaca buruk melanda, petani kopi menjerit. Kita tidak bisa terus menggantungkan nasib pada komoditas yang tidak bisa kita kendalikan.

Solusinya adalah diversifikasi ekonomi. Bangun sektor jasa, perkuat industri kecil, dan dukung ekonomi kreatif.

Tak cukup hanya dengan memberi pelatihan. Pemerintah harus hadir dalam bentuk pendampingan yang konkret dan berkelanjutan.