Rabu, 22 April 2026

Opini

OPINI: Bengkulu, Kaya tapi Tak Tiba

Bengkulu, misalnya. Punya laut yang kaya, tambang yang melimpah, dan tanah yang subur. Tapi mengapa masih terus masuk dalam jajaran provinsi miskin

Editor: Yunike Karolina
Ho TribunBengkulu.com
OPINI - Sosok penulis opini Andi Azhar. Penulis opini dengan judul 'Bengkulu, Kaya tapi Tak Tiba' adalah Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Bengkulu. 

Kita punya banyak program, tapi sayangnya sebagian hanya berhenti di pelatihan tanpa tindak lanjut. Di sinilah pentingnya impact measurement.

Setiap rupiah yang dibelanjakan harus bisa diukur dampaknya terhadap pengurangan kemiskinan dan peningkatan produktivitas. Kita harus mulai menghitung bukan hanya output, tapi juga outcome.

Pendidikan vokasi bisa menjadi jalan tengah. Kita perlu mendorong anak-anak muda Bengkulu untuk tidak hanya mengejar gelar, tapi juga keterampilan.

Bengkulu bisa menjadi pusat pendidikan pertanian modern, atau teknologi pascapanen.

Dengan begitu, mereka tidak perlu lagi ke luar daerah untuk mencari pekerjaan. Justru, lapangan kerja yang mereka ciptakan akan menarik orang dari luar.

Pariwisata adalah peluang emas yang belum tergarap maksimal. Pantai Panjang, Bukit Kaba, Danau Dendam Tak Sudah, dan situs-situs sejarah seperti Benteng Marlborough adalah aset yang luar biasa.

Tapi promosi masih lemah, infrastruktur pendukung belum memadai, dan ekosistem wisata belum terbentuk.

Padahal, ekonomi pariwisata adalah ekonomi yang merata. Ia menggerakkan penginapan, kuliner, transportasi, dan produk lokal sekaligus.

Kita juga perlu menata ulang cara kita melihat pertambangan. Jangan hanya bicara soal izin dan royalti.

Bicara juga soal keberlanjutan, soal lingkungan, soal tanggung jawab sosial perusahaan. Kalau tambang dikelola secara inklusif, ia bisa menjadi penggerak ekonomi daerah.

Tapi kalau dibiarkan lepas tanpa kontrol, ia hanya akan meninggalkan lubang-lubang besar di tanah dan juga di hati masyarakat.

Regulasi jangan menjadi penghambat inovasi. Banyak pelaku usaha di daerah mengeluh karena proses perizinan yang panjang dan birokrasi yang berbelit. Ini era digital.

Sudah waktunya semua layanan publik dilakukan secara seamless dan efisien. Satu pintu, satu platform, satu waktu.

Dengan begitu, pelaku usaha punya kepastian, dan pemerintah bisa memantau dengan lebih akurat.

Kampus-kampus di Bengkulu harus menjadi pusat inovasi. Jangan hanya menjadi tempat mencetak sarjana, tapi juga menjadi inkubator bisnis dan pusat riset terapan.

Kolaborasi antara kampus, pemerintah, dan pelaku usaha harus diperkuat.

Kita perlu riset yang menjawab kebutuhan lokal, bukan hanya untuk publikasi jurnal internasional. Ilmu harus menjadi alat perubahan sosial.

Kita juga perlu berani membongkar struktur ekonomi yang timpang. Jangan sampai hanya segelintir kelompok yang menikmati pertumbuhan, sementara yang lain hanya menjadi penonton.

Pemerintah harus mengatur ulang mekanisme distribusi agar lebih adil. Dana desa, misalnya, harus digunakan untuk membangun kapasitas masyarakat, bukan sekadar proyek-proyek fisik yang cepat selesai tapi tak berdampak panjang.

Keuangan mikro seperti koperasi dan BMT bisa menjadi instrumen penting dalam membangun ekonomi rakyat. Tapi kita harus berani melakukan reformasi dalam pengelolaannya.

Banyak koperasi hari ini mati suri karena salah kelola. Kita perlu model koperasi baru yang adaptif terhadap era digital dan berbasis komunitas produktif.

Ini salah satu jalan membangun community resilience dari bawah.

Transportasi antarwilayah dalam provinsi pun masih jadi tantangan. Beberapa kabupaten seperti Mukomuko atau Kaur masih sulit dijangkau secara cepat dan efisien.

Ini bukan hanya menghambat mobilitas orang dan barang, tapi juga menyulitkan distribusi layanan publik.

Pemerintah pusat dan daerah harus duduk bersama, menyusun rencana konektivitas yang konkret dan terukur. Ini soal keadilan akses.

Kita juga harus bicara soal ketahanan pangan. Bengkulu punya potensi menjadi lumbung pangan regional.

Tapi irigasi belum optimal, distribusi pupuk masih bermasalah, dan akses ke teknologi tani modern masih rendah. Kita butuh pendekatan berbasis klaster. 

Gabungkan petani kecil dalam koperasi modern, beri akses ke teknologi, dan jamin pembeli melalui offtaker. Itu baru bisa bicara swasembada.

Perubahan tak akan terjadi kalau kita hanya menunggu. Bengkulu harus mulai bergerak dari dalam.

Dari para pemuda, dari ibu-ibu desa, dari pelaku UMKM, dari kepala desa yang progresif. Jangan semua diserahkan ke pemerintah.

Pemerintah hanyalah fasilitator. Yang harus bergerak adalah masyarakatnya. Karena pada akhirnya, perubahan adalah hasil dari kolaborasi dan keberanian mengambil langkah pertama.

Kita tidak bisa terus bernostalgia pada kejayaan masa lalu. Ya, Bengkulu pernah menjadi simpul perdagangan rempah dunia.

Tapi sekarang peta sudah berubah. Persaingan makin ketat. Negara-negara lain juga berlari.

Jika Bengkulu ingin kembali ke peta dunia, ia harus membangun ulang dirinya, dengan cara baru, dengan pola pikir baru.

Masa depan tidak ditentukan oleh masa lalu, tapi oleh keberanian membentuk hari ini.

Kalau hari ini kita tak mau jujur melihat kelemahan kita, maka besok kita akan dipaksa menghadapi krisis yang lebih besar.

Jangan tunggu harga jatuh. Jangan tunggu bencana datang. Mari kita mulai dari sekarang, dari yang bisa kita kerjakan.

Bengkulu punya semua syarat untuk maju. Yang dibutuhkan hanyalah keberanian untuk tidak lagi mengulang pola yang sama.

Bengkulu tak kekurangan potensi. Yang kurang adalah arah. Kita sudah terlalu lama berjalan tanpa peta.

Sudah waktunya kita menggambar ulang peta itu, dengan kesadaran bahwa dunia sudah berubah. Kalau tidak, Bengkulu akan tetap kaya tapi tak pernah tiba.

** Penulis adalah Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Bengkulu

Halaman 4/4
Rekomendasi untuk Anda

Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved