Belanja Negara di Bengkulu Tembus Rp10,52 Triliun, Infrastruktur Melonjak Tajam

Laporan Reporter TribunBengkulu.com, Panji Destama

TRIBUNBENGKULU.COM, BENGKULU - Belanja negara di Bengkulu tumbuh agresif, bahkan menjadi salah satu yang paling cepat di Sumatera.

Hal itu diketahui dari penjabaran Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Provinsi Bengkulu melalui laporan APBN KiTa Triwulan III 2025, terungkap bahwa 

Meski pendapatan negara mengalami penyesuaian akibat konsolidasi administrasi pajak, pemerintah pusat tancap gas di sisi belanja, terutama untuk proyek-proyek infrastruktur, pendidikan, dan layanan publik.

“Kinerja ekonomi Bengkulu tetap tangguh. Daya beli petani sangat kuat dan APBN dikelola secara presisi untuk mendorong kemakmuran yang merata,” ungkap Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Bengkulu, Mohamad Irfan Surya Wardana, saat Konfrensi Pers, Rabu (29/10/2025).

Petani Bengkulu Jadi Bintang Ekonomi: NTP Tertinggi di Indonesia!

Salah satu sorotan terbesar laporan ini adalah Nilai Tukar Petani (NTP) Bengkulu yang tembus 208,73 dua kali lipat lebih tinggi dari rata-rata nasional (124,36).

Angka ini menandakan petani Bengkulu sedang berada di masa keemasan: hasil panen meningkat, harga jual naik, dan daya beli mereka sangat kuat.

Baca juga: DJPb Ingatkan Belanja Daerah Harus Dipercepat, Uang Beredar Jangan ke Luar Bengkulu

Dengan pertumbuhan ekonomi 4,99 persen dan angka pengangguran hanya 3,24 persen, Bengkulu berhasil menjaga stabilitas di tengah tantangan nasional dan global.

Pendapatan Negara Sempat Terkoreksi, Tapi Bukan Karena Ekonomi Lesu

Hingga 30 September 2025, pendapatan negara di Bengkulu tercatat Rp1,84 triliun atau 52,16 persen dari target.

Ada kontraksi 25,02 persen dibanding tahun lalu, namun ini bukan karena ekonomi melemah, melainkan akibat kebijakan baru pemerintah.

Salah satunya adalah implementasi Nomor Identitas Tempat Kegiatan Usaha (NITKU), yang membuat pelaporan pajak perusahaan besar dipindahkan ke pusat.

Jadi, penurunan penerimaan di Bengkulu lebih bersifat administratif.

Sementara itu, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) juga turun 17,37 persen karena harga komoditas seperti sawit, kopi, dan batu bara sedang melemah.