Kasus Korupsi Bawaslu Bengkulu Tengah

Tanggapan Kejari soal Pengaduan Khusus Korupsi Bawaslu Bengkulu Tengah: Kontradiktif dan Tanpa Bukti

Kejaksaan Negeri (Kejari) Bengkulu Tengah akhirnya memberikan penjelasan terkait surat yang kembali dilayangkan kuasa hukum tersangka S.

Penulis: Suryadi Jaya | Editor: Ricky Jenihansen
Suryadi Jaya/TribunBengkulu.com
TERSANGKA BARU - Kasi Pidsus Kejari Bengkulu Tengah, Rianto Ade Putra (kanan) didampingi penyidik Pidsus Kejari Bengkulu Tengah, Harys G.T Sitorus (kiri) saat diwawancarai, pada Senin (17/11/2025). Menurut Ade, surat yang disampaikan kuasa hukum S tidak melampirkan bukti-bukti yang bisa menjadi dasar penyidik untuk menetapkan tersangka baru. 

“Fakta hukum ini jelas menunjukkan bahwa pelaksana perjalanan dinas fiktif merupakan penikmat hasil uang korupsi yang sesungguhnya. Oleh karena itu, mereka seharusnya juga ditetapkan sebagai tersangka,” ujar Advokat Nediyanto Ramadhan saat diwawancarai, Selasa (28/10/2025).

Kuasa hukum menilai, kerugian keuangan negara dalam perkara ini tidak hanya disebabkan oleh tindakan Suripno dan Elly Fitriana, tetapi juga oleh pihak-pihak yang disebut dalam BAP tersebut.

Mereka dianggap sebagai penerima manfaat langsung dari penyimpangan anggaran perjalanan dinas.

Melalui pengaduan khusus ini, tim hukum berharap Kejaksaan Negeri Bengkulu Tengah dapat menindaklanjuti laporan tersebut secara adil dan objektif.

“Kami sepenuhnya mendukung upaya pemberantasan korupsi oleh Kejaksaan Negeri Bengkulu Tengah. Namun kami juga menuntut agar penegakan hukum dilakukan tanpa pandang bulu dan menyentuh semua pihak yang terlibat dalam penyimpangan ini,” lanjut Nediyanto.

Pihaknya menegaskan, pengaduan ini diajukan demi keadilan dan kepastian hukum, agar perkara dugaan korupsi di Bawaslu Bengkulu Tengah benar-benar diusut hingga tuntas.

Surat pengaduan tersebut turut ditembuskan ke Jaksa Agung Republik Indonesia, Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan, serta Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Bengkulu Tengah sebagai bentuk transparansi dan pengawasan terhadap proses hukum yang berjalan.

“Korupsi adalah musuh bersama. Mari kita berantas korupsi sampai ke akar-akarnya,” tutup Nediyanto.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak Kejaksaan Negeri Bengkulu Tengah belum memberikan keterangan resmi terkait pengaduan khusus tersebut maupun kemungkinan penetapan tersangka baru dalam perkara dugaan korupsi Bawaslu Bengkulu Tengah Tahun Anggaran 2023.

Mantan Koordinator Sekretariat Jadi Tersangka

Sebelumnya, Kejaksaan Negeri (Kejari) Bengkulu Tengah telah menetapkan mantan Koordinator Sekretariat (Korsek) Bawaslu Bengkulu Tengah, berinisial EF (45) sebagai tersangka korupsi anggaran perjalanan dinas, sewa, dan biaya pemeliharaan tahun 2023.

Menurut penyidik, modus yang dijalankan EF terbilang berani.

Tersangka diduga mencairkan anggaran negara tanpa melalui prosedur pertanggungjawaban yang sah.

“Modus tersangka yaitu mengeluarkan uang negara tanpa dilengkapi kwitansi atau bukti pengeluaran resmi. Bahkan, tagihan dan kwitansi yang ada pun tidak diverifikasi ataupun diuji kebenarannya oleh yang bersangkutan,” jelas Kasi Intel Kejari Bengkulu Tengah, Yudi Adiyansyah, Kamis (31/7/2025) sekitar pukul 17.30 WIB.

EF resmi ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan korupsi dalam pengelolaan biaya perjalanan dinas, sewa, serta biaya pemeliharaan oleh Kejari Bengkulu Tengah, Kamis (31/7/2025) sore.

Halaman 3/4
Rekomendasi untuk Anda

Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved