Cerita Kadinsos Rancang Proposal ke Kemensos, Dibantu Nota Khusus Gubernur Bengkulu Helmi Hasan

Sebelumnya, ia menceritakan upayanya menjemput anggaran dari pemerintah pusat untuk membangun Provinsi Bengkulu, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Dinas Sosial.

“Untuk tahun 2026 nanti dana kita dari pusat dipangkas, namun kita fokus untuk membantu rakyat. Insyallah kami dari Dinas Sosial Provinsi Bengkulu selalu berkoordinasi dengan Kementerian Sosial untuk mengajukan beberapa kegiatan yang bisa dibawa ke Bengkulu,” ungkap Swifenendi saat diwawancarai TribunBengkulu.com, Jumat (17/10/2025) pukul 10.11 WIB.

Swi menjelaskan, saat ini pihaknya sudah berkomunikasi melalui telepon maupun pertemuan langsung.

Kebetulan, di Kementerian Sosial Swi memiliki teman, yakni Kepala Biro Umum (Karo Umum) Kemensos RI, Salahuddin Yahya.

Ia dan Karo Umum tersebut merupakan rekan lama saat masih menjadi PNS di Bengkulu.

“Waktu beliau (Karo Umum Kemensos RI) sebagai PNS di Bengkulu, saya akrab dengan beliau. Kebetulan juga beliau pernah menjadi pegawai negeri di Pemerintah Kota Bengkulu, di mana saat itu Pak Gubernur masih menjabat sebagai Wali Kota,” tutur Swi.

Ia juga menceritakan bahwa dirinya pernah menunggu selama empat hari untuk bertemu dengan pihak Kemensos.

Saat itu, ia sedang menjemput dana Inpres Nomor 12 Tahun 2025 terkait Enggano.

“Awalnya saya dinas luar, jadwalnya itu hanya dua hari, jadi bertambah empat hari karena menunggu. Jadi saya menunggu untuk mendapatkan Inpres Nomor 12 Tahun 2025 soal Enggano,” jelas Swi.

“Perintah Pak Gubernur untuk mengecek anggaran di Kemensos. Selama empat hari saya menunggu karena belum dapat, jadi saya belum pulang. Alhamdulillah waktu itu kita diberikan bantuan sembako selama dua bulan,” lanjut Swi.

Selain itu, ada satu lagi program yang masih ditunggu, yaitu Kampung Siaga Bencana (KSB) yang diusulkan sebelumnya dan kini mulai direalisasikan.

Di sisi lain, Swi mengungkapkan bahwa akibat pemangkasan TKD ini, beberapa program di Dinas Sosial yang tidak termasuk program prioritas ikut dipangkas.

Tak hanya itu, tambahan penghasilan pegawai (TPP) juga ikut dikurangi.

Namun, Swi tidak mempermasalahkan hal tersebut.

Menurutnya, sebagai kepala OPD dan bawahan Gubernur Bengkulu, dirinya siap mengikuti instruksi pimpinan untuk membantu rakyat.