Capaian PAD Pemkot Bengkulu Rendah, Masih 69 Persen di Bulan November 2025, di Bawah Tahun Lalu

Ringkasan Berita:

1. Realisasi PAD Pemkot Bengkulu hingga November 2025 baru mencapai 69 persen dari target Rp249 miliar.
2. Capaian ini lebih rendah dibanding tahun sebelumnya yang berhasil mencapai sekitar 80 persen.
3. DPRD Kota Bengkulu menilai Pemkot harus segera mengambil langkah konkret mengejar kekurangan PAD.
4. Rahmat Widodo menegaskan perlunya memaksimalkan seluruh sektor penyumbang PAD.
5. Jika PAD tidak tercapai, sejumlah program pembangunan berpotensi terganggu.

Laporan Reporter TribunBengkulu.com, M. Bima Kurniawan

TRIBUNBENGKULU.COM, BENGKULU – Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kota Bengkulu tercatat baru mencapai 69 persen hingga November 2025.

Capaian ini berada di bawah pencapaian tahun sebelumnya, sehingga DPRD Kota Bengkulu mengingatkan Pemkot agar segera mengambil langkah konkret untuk mengejar ketertinggalan sebelum tahun anggaran berakhir.

Berdasarkan informasi yang terhimpun TribunBengkulu.com, realisasi PAD tersebut baru menyentuh 69 persen dari total target sebesar Rp249 miliar.

Wakil Ketua I DPRD Kota Bengkulu, Rahmat Widodo, menegaskan bahwa Pemkot harus mengambil langkah konkret untuk mengejar ketertinggalan tersebut mengingat tahun anggaran 2025 segera berakhir.

“Capaian tahun ini setidaknya jangan sampai jauh berbeda dengan tahun sebelumnya yang mencapai sekitar 80 persen dari target, pemerintah harus bergerak cepat dan memastikan seluruh sektor penyumbang PAD dimaksimalkan,” tegas Rahmad.

Ia menyebutkan, capaian PAD yang optimal sangat penting karena menjadi sumber utama pembiayaan berbagai program pembangunan di Kota Bengkulu.

Jika target tidak tercapai, maka sejumlah kegiatan yang bersumber dari PAD berpotensi terkendala.

Sementara itu, DPRD juga mencatat bahwa target PAD Kota Bengkulu pada tahun 2026 telah ditetapkan sebesar Rp386 miliar, meningkat sekitar 20 persen dari target tahun 2025.

“Target tahun depan naik cukup tinggi, jadi pemerintah harus memperkuat strategi pengelolaan dan pengawasan PAD mulai dari sekarang. Jangan menunggu sampai akhir tahun,” terang Rahmad.

Dengan kenaikan tersebut, pemerintah dituntut untuk semakin memperkuat strategi pengelolaan dan pengawasan pendapatan daerah.

DPRD berharap Pemkot segera melakukan evaluasi serta memperbaiki kinerja seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) yang menjadi penghasil PAD, sehingga target yang ditetapkan dapat tercapai dan pembangunan kota tetap berjalan optimal.

“PAD ini jadi penopang pembangunan. Kalau realisasinya rendah, otomatis ada kegiatan yang tidak bisa berjalan optimal,” pungkas Rahmad.

Gabung grup Facebook TribunBengkulu.com untuk informasi terkini