Berbanding Terbalik dengan Menkeu Purbaya, Prabowo Bakal Atasi soal Whoosh 'Saya Tanggung Jawab'

“Kita harus mencegah semua kebocoran, hentikan penyelewengan dan korupsi. Uang rakyat enggak boleh dicuri karena akan kita kembalikan ke pelayanan untuk rakyat,” tuturnya.

Terakhir Prabowo menyampaikan jika Indonesia bukan negara sembarangan, sehingga ia pastikan sanggup untuk mempertanggung jawabkan kereta cepat Whoosh.

“Indonesia bukan negara sembarangan, kita sanggup. Jadi enggak usah khawatir,” pungkasnya.

Baca juga: Blak-blakan Rocky Gerung: Jokowi Cemas Jika Kasus Dugaan Korupsi Whoosh Dilanjutkan

Pernyataan Menkeu Purbaya

Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa utang proyek Kereta Cepat yang digagas pada era Presiden Jokowi tidak akan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Diketahui, Megaproyek era Jokowi pembangunan Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) atau Whoosh itu dimulai tahun 2016 ini pada awalnya hanya membutuhkan biaya Rp 86,67 triliun.

Namun, realisasi proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung itu membengkak atau mengalami cost overrun (kelebihan biaya) hingga sekitar US$ 7,27 miliar, setara Rp112 triliun

Tak hanya itu, setelah proyek sudah rampung dan beroperasi, Whoosh terus mencatat rugi dengan nilai sangat besar. 

Empat BUMN Indonesia yang tergabung dalam konsorsium PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC), harus ikut menanggung beban utang dan bunga tinggi kepada pihak China.

Mayoritas pendanaan proyek ini berasal dari pinjaman China Development Bank (CDB), sementara sisanya ditopang oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta modal dari konsorsium perusahaan patungan BUMN Indonesia dan China.

Penolakan dari Menkeu Purbaya itu, merespons opsi yang disampaikan Chief Operating Officer (COO) Danantara Dony Oskaria terkait pembayaran utang PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) oleh pemerintah.

"Yang jelas sekarang saya belum dihubungi tentang masalah itu, tapi kalau ini kan KCIC di bawah Danantara kan, kalau di bawah Danantara kan mereka sudah punya manajemen sendiri, punya deviden sendiri," ujar Purbaya saat Media Gathering di Bogor, Jumat (10/10/2025).

Terlebih menurut Purbaya, Danantara dalam satu tahun mengantongi sebesar Rp 80 triliun dari deviden. 

Sehingga sepatutnya bisa teratasi tanpa harus pembiayaan dari pemerintah.

"Jangan kita lagi, karena kan kalau enggak ya semua kita lagi termasuk devivdennyya. Jadi ini kan mau dipisahin swasta sama goverment," tegas dia.