'Pejabat Kok Bikin Malu' dr Tan Langsung Skakmat Ucapan Cucun Soal MBG Tak Perlu Ahli Gizi

Dengan perubahan tersebut, Cucun menegaskan BGN tak perlu lagi merekrut ahli gizi untuk program MBG.

"Tidak perlu ahli gizi. Cocok nggak? Nanti saya selesaikan di DPR,"  jelasnya.

Menurutnya ahli gizi nantinya bisa diganti dengan orang yang lulusan SMA dan diberi pelatihan tiga bulan terkait gizi.

Cucun menyebut mereka yang mengikuti pelatihan tersebut akan diberi sertifikat dari Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP).

"Nanti tinggal ibu Kadinkes melatih orang. Bila perlu di sini, di kabupaten itu, punya anak-anak yang fresh graduate, anak-anak SMA cerdas, dilatih sertifikasi, saya siapkan BSNP."

"(Program MBG) tidak perlu kalian (ahli gizi) yang sombong seperti ini," ujarnya.

Baca juga: Dokter Tan Bongkar Fakta Soal Program MBG Lucu Ahli Gizi Gak Ngerti HACCP

Cucun minta maaf 

Cucun kemudian menyampaikan permohonan maaf dan mengklarifikasi maksud ucapannya melalui unggahan di Instagram @Cucun_Center. 

Ia menegaskan tidak pernah bermaksud menyinggung profesi ahli gizi. “Saya menyampaikan permohonan maaf apabila dinamika pembahasan di dalam ruangan terkait tuntutan aspirasi sempat menjadi konsumsi publik dan dianggap menyinggung profesi ahli gizi,” kata Cucun, Senin (17/11/2025). 

Menurut dia, pernyataannya saat itu bertujuan meluruskan usulan yang muncul dalam forum konsolidasi SPPG MBG se-Kabupaten Bandung. 

Terutama terkait ide mengganti istilah “ahli gizi” di dalam proses rekrutmen petugas MBG.

“Sejak awal, tujuan saya adalah meluruskan bahwa apabila terjadi perubahan diksi terdapat kekhawatiran bahwa kualitas makanan bergizi, termasuk aspek pengawasannya, menjadi tidak dapat dipastikan,” ujar dia. 

Menurutnya, menghilangkan nomenklatur profesi justru berbahaya karena memungkinkan masuknya tenaga tanpa kompetensi gizi ke ruang kerja ahli gizi. 

“Oleh karena itu, penegasan nomenklatur profesi menjadi penting untuk menjaga kepastian peran serta kualitas layanan gizi dan pangan bergizi,” ujar dia.

Cucun mengklaim bahwa DPR tetap memperhatikan seluruh aspirasi publik.