Gaji PNS Bakal Naik 8 Persen, Fiskal 2024 di Provinsi Bengkulu Diproyeksikan Bertambah

Laporan Reporter TribunBengkulu.com, Jiafni Rismawarni 

TRIBUNBENGKULU.COM, BENGKULU - Presiden Joko Widodo mengumumkan kenaikan gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) mencapai 8 persen dan untuk pensiunan 12 persen pada Hari Ulang Tahun (HUT) ke 78 Kemerdekaan RI.

Hal ini tentu disambut baik oleh seluruh PNS di Indonesia, tak terkecuali di Provinsi Bengkulu. 

Berkenaan dengan hal ini, Kepala Kanwil DJPb Bengkulu Bayu Andy Prasetya mengatakan, saat ini pemerintah pusat tengah menggodok kebijakan kenaikan gaji tersebut.

Pasalnya, tidak hanya untuk PNS, namun juga pensiunan ada kenaikan sebesar 12 persen, serta untuk anggota TNI dan Polri akan dinaikkan sebesar 8 persen pada tahun depan.

"Tentunya dengan ada kebijakan dari pemerintah, yang disetujui oleh DPR. Efek kenaikan tentunya nanti akan bertambah fiskal. Baik untuk dana tranfer di daerah maupun dan yang dikelola oleh instansi vertikal melalui APBN," kata Bayu saat pers rilis APBN Kito periode 30 September 2023, Senin (30/9/2023). 

Untuk besaran kenaikan fiskal di Provinsi Bengkulu nantinya, saat ini belum diketahui angka pastinya.

Kendati demikian, dalam waktu dekat ini akan disampaikan rilis resminya untuk besaran angka bagi kenaikan gaji PNS ini. 

"Angka pastinya nanti akan kami sampaikan resminya di bulan November. InsyaAllah naik harapannya, karena itu sebagai salah satu yang efektif untuk menggerakkan ekonomi. Jadi dengan kenaikan tersebut selain sebagai apresiasi pemerintah kepada ASN juga untuk antisipasi adanya inflasi yang juga sudah cukup tinggi. Sehingga nanti bisa dibelanjakan untuk menggerakkan ekonomi," papar Bayu. 

Sementara itu, untuk kinerja pendapatan APBN di Provinsi Bengkulu ada kenaikan 10,4 persen (yoy) dengan ditopang PPh Non Migas serta Bea Keluar.

Beberapa komponen pendapatan APBN mengalami kontraksi kinerja realisasi (yoy) khususnya pada Bea Masuk yang dipengaruhi oleh aktivitas impor yang tidak lagi melalui provinsi Bengkulu khususnya untuk barang kiriman Kantor Pos serta tidak ada komoditas yang diimpor melalui daerah ini. 

Sedangkan untuk Kinerja Pendapatan APBD terealisasi pendapatannya sebesar Rp 7,9 triliun dari pagu anggaran Rp 12,3 triliun.

Nilai tersebut berasal dari pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp 7,9 triliun dari pagu Rp 1,7 triliun, pendapatan transfer Rp 6,7 triliun dari pagu Rp 10,4 triliun, lain-lain pendapatan yang sah Rp 54 miliar dari pagu Rp 177 miliar. 

Kemudian, untuk belanja daerah meliputi Belanja Operasi terealisasi Rp 5,2 triliun dari pagu Rp 8,6 triliun, Belanja Modal Rp 783 miliar dari pagu Rp 1,9 triliun, Belanja Tak Terduga Rp 970 juta dari pagu Rp 45 miliar, Belanja Transfer Rp 1,4 triliun dari pagu Rp 1,9 triliun.

Porsi Transfer dari Pemerintah Pusat pada Pendapatan APBD sebesar 86.08 persen dari total pendapatan APBD.