KPU Mukomuko Koordinasi dengan Polisi, Antisipasi Hal-hal Tak Diinginkan saat Pemungutan Suara Ulang

Laporan Reporter TribunBengkulu.com, Panji Destama

TRIBUNBENGKULU.COM, MUKOMUKO - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Mukomuko berkoordinasi dengan TNI-Polri terkait pengamanan saat pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU). 

Pemungutan suara ulang dilaksanakan pada TPS 09 Desa Penarik Kecamatan Penarik pada 24 Februari 2024. 

Komisioner KPU Mukomuko Marjono mengungkapkan, persiapan menjelang pemungutan suara ulang sudah tuntas. 

"Selain logistik dan biaya oprasional KPPS untuk pelaksanaan PSU, kita juga akan menyiapkan pengamanan di TPS 09 Desa Penarik," ungkap Marjono saat diwawancara, Kamis (22/2/2024). 

Marjono menjelaskan, KPU sudah berkoordinasi dengan Polres Mukomuko untuk pengamanan saat pelaksanaan nanti. 

Koordinasi yang dilakukan ini, untuk membantu pihak KPU dalam melaksanakan PSU di TPS 09 Penarik. 

"Kita tidak tahu apa yang terjadi saat pelaksanaan PSU sedang berjalan. Untuk mengantisipasi hal yang tak diinginkan kita menyiapkan pengamanan yang lengkap, agar pelaksanaan PSU berjalan dengan baik," jelas Marjono. 

Baca juga: Harga Beras di Mukomuko Tembus Rp 17 Ribu per Kilogram, Pemkab Sediakan Beras Bulog

Bawaslu Minta Perusahaan Tak Halangi Pekerja

Bawaslu Mukomuko mengingatkan perusahaan di Mukomuko, khususnya wilayah Desa Penarik Kecamatan Penarik tak menghalangi karyawan untuk ke TPS saat pemungutan suara ulang.

TPS 09 Desa Penarik akan dilakukan pemungutan suara ulang pada 24 Februari 2024.

"Seperti yang kita ketahui Sabtu 24 Februari akan dilaksanakan pemilihan suara ulang, di TPS 09 Desa Penarik, Kecamatan Penarik. Jadi diharapkan perusahaan ataupun usaha yang memiliki karyawan untuk memberikan waktu bagi pemilih saat pelaksanaan PSU nanti,” ungkap Ketua Bawaslu Mukomuko Teguh Wibowo, Rabu (21/2/2024).

Teguh menjelaskan, pemilih dilindungi oleh Undangan-Undang untuk memberikan hak pilihnya pada Sabtu 24 Februari 2024.

Hak pemilih itu telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. 

"Dalam Undang-Undang juga sudah diatur, sesuai dengan pasal 531 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum," kata Teguh.

Teguh juga menjelaskan, dalam pasal 531 Undang-Undang itu berbunyi setiap orang dilarang menghalangi pemilih untuk memilih.

Baik itu dengan sengaja menggunakan kekerasan, lalu menimbulkan gangguan ketertiban dan ketenteraman pelaksanaan pemungutan suara.

"Apalagi menggagalkan pemungutan suara, bisa dikenakan pidana," jelas Teguh.

Lanjut Teguh, pidana yang bisa menjerat orang yang menghalangi pemilih untuk memilih, dapat dipidana penjara.

Selain dipidana penjara, orang yang menghalangi pemilih untuk memilih, juga dikenakan denda berupa uang.

"Sesuai dengan Pasal 531 Undangan-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang pemilu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak Rp 24 Juta," ujar Teguh.